IM.com – Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, melantik tiga orang Kepala Desa (Kades) Antar Waktu yakni Sulaiman Affandi sebagai Kades Karangdiyeng Kec. Kutorejo, Samsul Jauhari sebagai Kades Mlirip Kecamatan Gedeg serta Puji Yuli Ambarwati sebagai Kades Pagerjo Kecamatan Gedeg, Jumat (28/7-2017) pagi di ruang rapat Satya Bina Karya.
Dalam sambutan arahannya, wakil bupati mengatakan bahwa otonomi daerah (otoda) telah memberi kewenangan pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, berdasarkan prakarsa serta kemampuan. Bisa dikatakan bahwa, Pemerintah Daerah diminta untuk terus mendorong otoda di seluruh desa di wilayah masing-masing.
“Pemerintah Daerah wajib mendorong terlaksananya otoda di desa-desa, ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa,” pinta wakil bupati di acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Hery Soewito, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, serta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Yayuk Pungkasiadi.
Menurut wakil bupati, seorang kepala desa harus mampu menjawab tantangan pembangunan dan menetapkan diri di atas kepentingan masyarakat. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan isi Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi yakni, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sesungguhnya kepala desa telah diamanati tugas yang tidak ringan. Kades harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang kian kompleks. Kepentingan masyarakat harus didahulukan di atas kepentingan pribadi. Ini sejalan dengan Nawa Cita ke-3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa,” pesannya.
Di akhir sambutan, wakil bupati berpesan agar kades terus melaksanakan konsolidasi dengan semua perangkat desa, serta menjalin kemitraan dengan semua elemen masyarakat. Cermat memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kelola dan berdayakan potensi unggulan desa, juga ditekankannya sebagai modal untuk mencari sumber pendapatan mandiri desa. (ika/kim)
