Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) menanggapi masuknya namanya di daftar relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Bravo-5 Jatim.

IM.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta tiga pilar plus untuk ikut serta memberantas narkoba di daerah. Tiga pilar plus adalah babinsa, babinkamtibmas, kepala desa plus tokoh masyarakat yang tersebar di 8501 desa/kelurahan di Jatim.

Permintaan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Komjen Pol. Heru Winarko di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (8/5-2018).

Keberadaan tiga pilar plus tersebut, dinilai sangat efektif dalam mendeteksi berbagai macam persoalan masyarakat di daerah mulai dari mewujudkan kenyamanan, kedamaian, terorisme hingga narkoba di Jatim

Pakde Karwo sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa tiga pilar plus yang ada di Jatim telah memiliki protap yakni segala permasalahan yang timbul di daerah cukup diselesaikan di tingkat kelurahan/desa atau maksimal satu tingkat diatasnya. Tidak perlu sampai ke kabupaten/kota.

“Kami usul, tiga pilar yang ada di kabupaten/kota untuk dilibatkan dalam pemberantasan narkoba. Mereka memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam mendeteksi permasalahan masyarakat, salah satunya narkoba,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan pencegahan bahaya narkoba di Jatim, Pakde Karwo menawarkan agar pasien/korban dari narkoba bisa ditangani di tingkat puskesmas.

Alasannya, terbatasnya jumlah rumah sakit yang bisa membantu rehabilitasi pemulihan korban narkoba, serta banyak dari korban narkoba yang tidak mau melaporkan anggota keluarganya yang terkena narkoba ke rumah sakit.

“Pertemuan ini sangat produktif. Kami memilki infrastruktur mulai dari puskesmas dan lahan yang digunakan sebagai rehabilitasi narkoba. Jatim juga memiliki 3.232 ponkesdes di desa dan SDM yang kompeten. Jadi untuk melakukan pendampingan dirasa sangat cukup,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga memiliki ponkesdes dan puskesmas pembantu (pustu) yang tersebar di 38 kabupaten/kota.

“Kami rasa, ini adalah ide besar. Nantinya, jika ini berhasil bisa jadi gerakan untuk melakukan pemberantasan narkoba dari desa serta memberikan pembelajaran cara menanggulangi narkoba dari desa,” terangnya.

Di tempat yang sama Kepala BNN Pusat Komjen Pol Heru Winarko berkomitmen untuk memberantas permasalahan narkoba mulai dari desa. Pemberantasan narkoba mulai dari desa harus segera dilakukan dengan bersinergi dengan seluruh aparat desa.

Ia sependapat dengan Pakde Karwo yang mengoptimalkan peran dari tiga pilar plus dan pemanfaatan puskesmas unggulan khusus narkoba yang bisa memberi pendampingan terhadap penanganan dan rehabilitasi terhadap korban narkoba.

Menurutnya, permasalahan narkoba tidak cukup dilakukan oleh BNN semata. Namun, harus dijalankan secara seimbang dan melibatkan semua pihak baik kepolisian, TNI dan masyarakat. (kim/uyo)

19

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini