Presiden Jokowi Minta Tinggalkan Proses Birokrasi Bertele Tele

IM.com – Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat proses birokrasi di wilayahnya. Di jaman sekarang, keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu daerah bukan lagi ditentukan seberapa besar atau kecil wilayahnya, tapi ditentukan oleh kecepatan dan efisiensi.

“Intinya adalah siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Saat ini ekspor dan investasi kita, sudah kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Itu karena mereka lari cepat, jika kita masih lambat dan tidak melakukan inovasi dan terobosan, bisa saja kita tertinggal dari Laos dan Kamboja” ujarnya di Jakarta.

Karena itu, lanjut Presiden Jokowi, diharapkan pemerintah daerah untuk terus berinovasi agar pelayanan publiknya makin cepat. “Jika ada yang mau berinvestasi, buka pintu lebar-lebar. Apalagi jika orientasinya ekspor. Jangan ijinnya dilama-lamain, jangan lagi kita terjebak dalam rutinitas, seperti disposisi yang bertele-tele. Bisa tertinggal betul kita” lanjutnya.

Ditambahkan, sampai saat ini, masih ada daerah yang proses perijinannya memerlukan waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. “Harusnya mengurus ijin itu hitungannya jam, bukan minggu, bulan, atau tahunan. Jika bapak atau ibu ijinnya lama, sudah lupakan mimpi untuk maju” tambahnya.

Jika ingin maju, imbuh Presiden ini, seharusnya orientasi pemerintah bukan prosedural, tapi berorientasi pada hasil. “Kita ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan sepele. Kita harus lebih cepat dan mengikuti perkembangan, baik teknologi, inovsi, dan membuka pintu untuk peluang-peluang pasar” imbuhnya.

Presiden Jokowi juga berpesan tiga hal kepada seluruh kementerian atau lembaga dan pemda untuk memperbaiki pelayanan public. Pertama mendorong efisiensi, dan lebih fokus dalam menentukan skala prioritas. “Satu atau dua prioritas sudah cukup. Semua yang ruwet tadi disederhanakan agar pelayanan makin singkat dan cepat, jika sudah siap, segera online-kan” pesannya.

Kedua, memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Presiden Jokowi menyoroti masih adanya ketidak-sinkronan antar pusat dan daerah. “Saya masih menjumpai, ada pelabuhan tapi tidak ada jalannya, ada waduk tapi tidak ada irigasinya. Ini karena pusat dan daerah tidak sinkron” katanya.

Ketiga, diharapkan kementerian/lembaga dan pemda untuk melakukan inovasi dan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan, tujuannya agar tidak tergantung dengan APBN maupun APBD. “Manfaatkan Public Private Partnership (PPP), sekuritisasi, dan jika ada obligasi daerah, gunakan itu. Jangan hanya mengandalkan uang pemerintah” pungkasnya. (kim/uyo)

Berita Terkait

Komentar