IM.com – Maraknya sampah popok yang mengotori lingkungan, khususnya sejumlah daerahyang dlintasi aliran Sungai Brantas rupanya cukup menyita perhatian Gubernur baru Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Tak lama usai dilantik di Istana Negara, Rabu kemarin (13/2/2019), Khofifah akan menyediakan bak truk sampah yang ditempatkan di sebelah puluhan jembatan Sungai Brantas se-Jatim. Ia akan memanfaatkan CSR perusahaan dan mengajak para relawan serta aktivis lingkungan untuk mewujudkan program yang diberi nama Adopsi Sungai Brantas ini.
“Saya ingin mengajak sukarelawan dan CSR perusahaan agar menyediakan tempat pembuangan berupa truk yang ada di 99 jembatan. Kami juga mengajak bersih-bersih sungai dengan program,” katanya di Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Program ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jatim di bawah pemimpin baru Khofifah Indar Parawansa untuk memelihara kebersihan lingkungan sungai. Sekaligus juga merupakan jawaban atas keresahan dan tuntutan aktivis lingkungan Ecoton terkait penanggulangan darurat sampah popok yang mencemari sungai.
“Selain mencemari sungai, kebiasaan buruk (membuang limbah popok ke sungai) bisa mengancam ekosistem kehidupan ikan yang terkontaminasi mikroplastik bahan diapers (popok bayi),” papar Khofifah.
Ketua Umum PP Muslimat NU ini kemudian membeber data yang memang meresahkan terkait limbah popok yang dibuang ke sungai di Jatim. Menurut Khofifah, dari sebanyak 2,9 juta diapers yang dipakai tiap harinya di Jatim, 1,2 juta di antaranya dibuang ke sungai.
“Karena itu, masyarakat Jawa Timur harus lebih menyadari dan peduli lingkungan untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah/diapers ke aliran sungai,” ujar mantan Menteri Sosial itu.
Sebelumnya, aktivis lingkungan Ecoton menyampaikan surat resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang ditembuskan ke Gubernur Jatim dan sejumlah kepala daerah di kawasan yang dialiri Sungai Brantas.
Dalam surat itu, Ecoton menyampaikan enam tuntutan ke sungai dan jembatan Kali Brantas yang semakin marak. (Baca: Brantas Darurat Sampah Popok, Ecoton Mengadu ke Kementerian LHK dengan Enam Tuntutan Ini). (sun/im)
