IM.com – Kekeringan mulai melanda Jawa Timur. Dari 822 desa di Jawa Timur yang dianggap BPBD Jatim berpotensi mengalami kekeringan pada kemarau 2019, lima di antaranya sudah terjadi di Kabupaten Mojokerto.
Kelima desa tersebut yakni Desa Kunjorowesi, Manduro Manggung Gajah dan Kutogirang di Kecamatan Ngoro, serta Desa Dawarblandong dan Desa Simongagrok di Kecamatan Dawarblandong. Lima desa tersebut memang langganan mengalami kekeringan di setiap musim kemarau.
Ribuan jiwa yang terdampak kekeringan di lima desa itu mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Berdasar pengalaman musim kemarau tahun 2018 lalu, ribuan jiwa yang terdampak kekeringan juga berasal dari lima desa tersebut.
Rincian jumlah warga yang mengalami krisis air bersih di Kecamatan Ngoro yakni 520 jiwa di Desa Kunjorowesi serta masing-masing 750 jiwa di Desa Kutogirang dan Manduro Manggung Gajah. Sedangkan kekeringan di Desa Dawarblandong berdampak pada 750 jiwa dan 1.200 jiwa di Simongagrok yang kesulitan air bersih.
“Di tiga desa di Kecamatan Ngoro memang tidak ada sumber air. Saat musim penghujan warga mengandalkan tadah hujan, kalau kemarau kesulitan air bersih,” kata Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto M. Zaini di Mojokerto, Selasa (25/6/2019).
Mirisnya, pemerintah pun tak kunjung memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah tahunan ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penanganan hanya bersifat relatif per kejadian. Di antaranya dengan cara memberi pasokan air ketika kekeringan terjadi.
Hal yang sama dilakukan tahun ini, BPBD memberikan pasokan air bersih untuk warga di wilayah yang mengalami krisis air.
“Kami akan bekerja sama dengan PDAM untuk membantu penyediaan pasokan air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan dengan menggunakan truk tangki air,” ujar Zaini.
Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Muhammad Zaini mengatakan, kelima desa langganan kekeringan adalah Desa Kunjorowesi, Manduro Manggung Gajah dan Kutogirang di Kecamatan Ngoro, serta Desa Dawarblandong dan Desa Simongagrok di Kecamatan Dawarblandong.
Ironisnya, tiga desa yang tiap tahun kekeringan di Kecamatan Ngoro terletak di lereng Gunung Penanggungan. Zaini mengakui, selama ini memang belum ada tindakan nyata dan komprehensif untuk mengatasi persoalan kekeringan rutin di lima desa tersebut dalam jangka panjang.
Persoalan krisis air bersih di lereng Gunung Penanggungan, lanjut Zaini, sampai saat ini belum sepenuhnya bisa diatasi.
“Pipanisasi
baru sekitar 12 Km dari mata air di Desa Duyung, Kecamatan Trawas ke Desa
Kunjorowesi. Untuk Desa Kutogirang dan Manduro Manggung Gajah, kalau terjadi
krisis air besih akan kami kirim bantuan menggunakan tangki air,” ujarnya.
Untuk menanggulangi dampak kekeringan tahun ini,
tambah Zaini, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 100 juta. Anggaran tersebut
nantinya akan digunakan untuk menyuplai air bersih ke desa-desa yang terdampak
kekeringan.
“Nantinya kami MoU dengan PDAM, dengan
anggaran itu PDAM yang nantinya melakukan distribusi air bersih ke desa-desa
terdampak kekeringan. Distribusi tetap menggunakan truk tangki air,”
tandasnya.
BPBD Jatim membagi empat kategori bencana kekeringan yang dimaksud. Di antaranya, kekeringan meteorologi yaitu kekeringan curah hujan kurang, kekeringan hidrologi yang biasanya sumur kering. Kemudian kekeringan pertanian sawah akibat kurang air.
“Kemudian yang kami tangani kekeringan sosial ekonomis kebutuhan dasar manusia seperti untuk minum, makan, mandi, dan pokonya air bersih aja,” jelas Kepala BPBD Jawa Timur Subhan Wahyudiono, Selasa (25/6/2019).
Terkait dengan kebutuhan air bersih, ia menyatakan jika ada permintaan, maka dicukupi BPBD Kabupaten kota lebih dulu. Jika nantinya tidak memadai, maka propinsi yang akan ikut membantu menyuplai kebutuhan air bersih.
BPBD Jatim Pasok 6 Ribu Liter Air per Hari
Data terbaru dari BPBD Jatim Selasa (25/6/2019) dini hari menyebutkan sebanyak 822 desa di 24 kota/kabupaten yang berpotensi mengalami kekeringan pada kemarau 2019. Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah desa terdampak kekeringan pada tahun sebelumnya sebanyak 725 desa.
Dari 822 yang berpotensi mengalami kekeringan tahun ini, 566 di antaranya akan mengalami kekeringan parah. Hasil pemetaan dari 566 desa yang masuk kategori kritis, 199 desa diantaranya tidak ada potensi airnya.
“Artinya dibor tidak bisa keluar airnya. Sumber airnya jauh. Ini tidak ada potensi airnya,” ungkap Kepala BPBD Jawa Timur Subhan Wahyudiono, Selasa (25/6/2019).
Daerah yang paling banyak dan terparah mengalami kekeringan yakni Kabupaten Sampang.
“Paling parah di ring satu, ada di Sampang mencapai 67 desa yang rawan kekeringan, itu paling tinggi. Nomor dua Tuban ada 52 desa di 2019 ini. Yang nomor 3 Ngawi, Pacitan, Lamongan itu 45 desa,” beber Subhan.
Baru-baru ini, BPBD
Jatim memenuhi permintaan pasokan air bersih ini sebanyak satu tangki
berkapasitas 6 ribu liter air untuk setiap desa di Kabupaten Pacitan, setiap
harinya. Pasokan air bersih ini juga berlaku untuk daerah lainnya.
Selain Pacitan, BPBD Jatim juga sudah mulai mengirimkan
pasokan air bersih ke Kabupaten Trenggalek, yang didistribusikan untuk empat
desa di salah satu kecamatannya mulai 15 Juni lalu.
Demikian halnya ke Magetan. Ada satu desa di Kecamatan Karas,
Magetan, yang sudah menerima pasokan air bersih sejak 19 Juni kemarin. Lalu
tiga desa di dua kecamatan di Lamongan, sudah sejak 13 Juni kemarin. (im)
