IM.com – Persoalanseragam gratis untuk siswa SMA/SMK tahun ajaran 2019-2020 di Jawa Timur belum menemui titik terang usai dua kali gagal lelang. Program tersebut bahkan tidak bisa masuk dalam RAPBD Pemerintah Provinsi Jatim Tahun 2020.
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono menyatakan, program seragam gratis tidak bisa dimasukkan dalam RAPBD 2020 karena berulangkali gagal lelang. Pemprov harus mengevaluasi dan mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan program TisTas (gratis berkualitas) Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut.
“Kemungkinan akan kami alokasikan di APBD perubahan (2020, red),” kata Heru di Gedung DPRD Jatim, Kamis (31/10/2019).
Selain itu, anggaran program seragam gratis tahun 2019 yang gagal terealisasi itu juga harus diaudit terlebih dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Karena besar kemungkinan, anggaran senilai Rp 130 miliar itu akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).
“Jadi harus ada audit terlebih dahulu oleh BPK, baru bisa dianggarkan kembali pada tahun berikutnya,” tutur Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu.
Hal ini diperkuat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Jumadi. Menurut Jumadi, Pemprov baru akan melaporkan penggunaan APBD tahun 2019 ke BPK sekitar Maret 2020 nanti.
“Karena sudah gagal di pengadaan, berarti sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Baru bisa dipakai pada Perubahan APBD 2020,” ujar Jumadi.
Anggaran seragam gratis yang jadi
bagian Program TisTas, itu awalnya senilai Rp 132,5 miliar. Dari total
anggaran itu Rp 78,2 miliar untuk seragam gratis SMK negeri
dan swasta, Rp 52,8 miliar untuk siswa SMA negeri dan swasta, dan Rp 1,5 miliar untuk siswa
Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK).
Dari tiga jenis seragam, hanya seragam gratis untuk PKLK
senilai Rp1,5 miliar saja yang sudah berhasil dilelang. Sementara seragam
gratis untuk siswa SMA dan SMK gagal
dalam dua kali lelang.
Kegagalan program seragam gratis tersebut menuai sorotan dari DPRD Jatim. Mengingat, Program TisTas tersebut merupakan prioritas dari Khofifah-Emil selama 99 hari pertama kerja. (Baca: Dispendik Jatim Hadapi Dilema Seragam Gratis, DPRD Mendesak Tender Ulang).
Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi meminta Gubernur Khofifah melakukan evaluasi menyeluruh atas kegagalan pelaksanaan program seragam gratis. Mathur menduga banyak pihak yang bermain-main dalam proses lelang seragam gratis tersebut. (Baca: Rawan Pengaturan, Tender Ulang Seragam Gratis Siswa SMA/SMK se-Jatim Batal).
“Banyak yang bermain di lingkaran birokrasinya. Baik di dinas pendidikan, ULP (unit lelang dan pengadaan) sampai biro administrasi pemerintahannya,” tandas Mathur.
Menurut Mathur, kegagalan realisasi seragam gratis ini merupakan tamparan keras bagi Gubernur Khofifah. Hal ini, kata Mathur, tak terlepas dari ketidakseriusan dan kurang kompetennya para pejabat terkait dalam melaksanakan program prioritas kerja gubernur.
“Program nawacita gubernur dengan slogan cettar ternodai oleh ketidakmampuan para pembantunya melaksanakan program. Kami meminta gubernur mengevaluasi seluruh pejabat yang terkait dengan program ini,” tegas politisi Partai Bulan Bintang ini.
mathur menegaskan, harus ada pejabat yang bertanggung jawab atas kegagalan ini. Bahkan jika perlu, lanjut Mathur, gubernur bisa mencopot Plt Kepala Dinas Pendidikan jatim, Hudiyono.
Pencopotan ini, menurutnya, merupakan hal yang lazim lantaran pejabat tersebut sudah gagal menjalankan program kerja prioritas dari pimpiannnya.
“Apalagi mumpung masih Plt, belum definitif, jadi tidak sulit untuk menggantinya dengan pejabat lain yang lebih kompeten,” cetus Mathur. (im)
