IM.com – Kabar gembira bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghapus denda atau sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 28 November 2020,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (31/8/2020) malam.
Khofifah menjelaskan, pemutihan ini juga berlaku untuk BBNKB kedua dan seterusnya. Menurutnya, penghapusan denda ini bagian dari upaya untuk memulihkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Gubernur berharap, masyarakat dapat memanfaatkan stimulus yang telah diberikan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.
“Wajib pajak adalah pahlawan pembangunan. Maka dalam situasi seperti saat ini, kita berharap stimulus pemutihan mampu menggairahkan kesadaran wajib pajak di Jatim,” ucapnya.
Pemberian stimulus dengan menghapus denda pajak kendaran bermotor dan BBNKB yang dikeluarkan Pemprov Jatim ini sudah ketiga kali selama pandemi Covid-19. Sebelumnya, kebijakan serupa juga berlaku pada 3 April 2020.
Kemudian pada 12 Juni hingga 31 Agustus 2020, stimulus pajak kembali diberikan dalam bentuk diskon corona untuk kendaraan roda dua sebesar 15 persen dan kendaraan roda empat sebesar lima persen. Khofifah menyebut, karena pemberian stimulus itu, antusiasme masyarakat membayar pajak menjadi cukup tinggi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Boedi Prijo Soeprajitno menambahkan, selama periode pemberian diskon corona pada 12 Juni sampai 27 Agustus, tercatat sebanyak 3.227.446 wajib pajak telah memanfaatkannya. Dari transaksi tersebut, pendapatan yang diterima dari PKB sebesar Rp 1,33 triliun.
Selama pemberian diskon, Gubernur Khofifah telah menggulirkan diskon pajak sebesar Rp 115,7 miliar untuk lebih dari tiga juta wajib pajak di Jatim.
“Ini terobosan yang pertama kali di Indonesia dan berhasil menarik antusiasme yang tinggi dari masyarakat di Jatim,” tuturnya. (im)
