IM.com – Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Rakor membahas sejumlah program mulai dari realisasi koperasi desa, hingga rencana detail tata ruang (RDTR).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan, Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 ini untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, rencana ini sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.
“Oleh karena itu, rencana pembentukan koperasi desa ini akan menjadi salah satu prioritas bagi Pemprov Jatim,” kata Khofifah dalam rakor Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/3/2025).
Khofifah mengungkapkan, bab tentang Koperasi Desa menjadi salah satu poin pembahasan penting pada retreat kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu. Nah, setiap pemda harus menindaklanjuti rencana program yang dibahas dalam kegiatan itu.
“Setelah retreat para kepala daerah, semua harus segera dilakukan breakdown, salah satunya tentang koperasi desa. Apalagi kalau desa tersebut sudah punya BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) dan koperasi,” ucap Khofifah.
Masih dalam sambutannya, Khofifah menjelaskan terkait rencana detail tata ruang (RDTR) yang dinilainya juga akan berimbas besar pada penguatan ekonomi di Jawa Timur. Kata gubernur, RDTR memiliki peran penting pada bidang investasi.
“RDTR jadi bagian penting karena kita harus lihat pemetaan lahan kabupaten/kota. Ketika terjadi perang dagang dan tarif yang diberlakukan di AS (Amerika Serikat), sejak Oktober lalu investor sudah ke Jatim untuk mengamankan market,” terangnya.
Hal ini mengingat dokumen RDTR akan berperan langsung dalam proses dikeluarkannya Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sehingga produk penataan ruang yang dihasilkan diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana dan tersinkronisasi dengan baik.
“Maka jika RDTR tidak segera dimatangkan, mereka (investor) akan meraba-raba untuk investasi ke kita,” tegas Gubernur Jatim Khofifah.
Pada sesi lainnya, Sekretaris Kementerian Koperasi selaku narasumber juga menyebutkan instruksi Presiden Prabowo yang menargetkan peluncuran 70.000 koperasi desa. Koperasi Merah Putih itu nantinya tersebar di 84.276 desa di seluruh Indonesia.
“Tentunya perencanaan ini sudah dipetakan oleh Kementerian Koperasi RI. Mulai dari pemetaan statistik dan karakteristik pedesaan, klasterisasi atau pengumpulan data wilayah pengembangan, hingga koordinasi antar lembaga guna menyelaraskan strategi percepatan,” bebernya. (imo)
