IM.com – Pemerintah Kabupaten Pemkab (Mojokerto) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto, Rabu (19/3/2025). Rapat ini menindaklanjuti HLM TPID Provinsi Jawa Timur yang diikuti Bupati Muhammad Albarra pada Senin (17/3/2025) lalu.
Rapat TPID membahas upaya dalam mengendalikan inflasi harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di wilayah Kabupaten Mojokerto. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto M. Rizal Octavian di Ruang Satya Bina Karya (SBK).
Dalam arahannya, Wabup Rizal meminta agar TPID Kabupaten Mojokerto dapat mengatasi isu kenaikan harga cabai di wilayah Pacet sebagai daerah penghasil cabai. Selain itu juga agar segera dilakukan identifikasi penyebab lonjakan harga cabai seiring tingginya permintaan.
“Pacet penghasil cabai tetapi kok harganya tambah naik? Ini harus dicari tahu penyebab pastinya,” kata Moh Rizal dalam rapat HLM TPID Kabupaten Mojokerto, Rabu (19/3/2025) pagi.
Baca Juga: Bupati Albarra Ikut Rapat TPID Jatim, Bahas Strategi Pengendalian Inflasi 4K
Rizal tak menampik kemungkinan pemicu naiknya harga cabai di Pacet dan sekitarnya karena permintaan yang melonjak. Oleh karena itu, produksi harus mengimbangi atau melebihi permintaan pasar.
“Produksinya sudah seimbang atau lebih apa belum? Kalau tidak, bisa jadi orang-orang Pacet ngambilnya dari wilayah Batu, makanya harganya tetap mahal. Itu juga harus kita cari tahu lebih pastinya,” tandasnya.
Wabup Rizal menekankan pentingnya sinergitas dan inovasi antar OPD. Selain itu, edukasi terkait pangan alternatif terhadap masyarakat dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025.
“Banyak masyarakat Kabupaten Mojokerto kalau belum makan nasi itu belum makan, jadi mungkin kedepan kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang karbohidrat kompleks yang tidak hanya beras saja,” ujar Rizal.
Rizal menilai, edukasi terkait pangan alternatif seperti kentang dan jagung sangat penting bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Mengingat masyarakat sangat bergantung pada konsumsi nasi. Oleh karena itu, Rizal menekankan
“Jadi perlu edukasi tentang pangan alternatif, bisa kentang atau jagung, agar kebutuhan beras kita juga relatif stabil kedepannya,” ujar Rizal.
Wabup menjelaskan, inflasi di Kabupaten Mojokerto pada Februari 2025 sebesar 0,46 persen. Nah, beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi.
“Kami mengapresiasi Bulog yang telah memastikan stok beras cukup untuk enam bulan ke depan. Namun, edukasi tentang diversifikasi pangan tetap perlu digencarkan,” tuturnya.
Lebih lanjut dalam upaya mengendalikan inflasi, Wabup menilai, bahwa inovasi harus dilakukan secara bersama-sama, bukan terpisah-pisah, agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif. Rizal juga mengimbau agar OPD yang tergabung dalam TPID terus meningkatkan sinergitas antar sesama
“Saya harapkan sinergitas dan juga kolaborasi yang baik maupun inovasi bersama. Jadi inovasi jangan sendiri-sendiri tetapi harus dibicarakan sesama OPD, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik,” jelasnya.
Selain itu, imbuh Rizal, efektivitas operasi pasar harus tepat sasaran untuk mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit. Ia juga meminta agar pemetaan lokasi dilakukan dengan lebih cermat, sehingga pasar yang dipilih benar-benar memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Rizal juga menyoroti peran toko-toko penyeimbang harga seperti Toko Wulandari dan Aplikasi Tumbas. Terkait Toko Wulandari, ia mengusulkan pembukaan cabang di daerah utara Sungai Brantas yang meliputi Kecamatan Gedeg, Kemlagi, Jetis dan Dawarblandong.
Hal itu agar masyarakat di wilayah tersebut tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sejauh ini, toko Wulandari hanya tersedia di Kecamatan Mojosari.
“Untuk awal, toko bisa diletakkan di wilayah tengah, agar masyarakat yang di utara sungai tidak terlalu jauh. Daerah-daerah Sooko juga dekat di wilayah-wilayah dekat sini juga bisa tercover. Jadi bukan hanya di Mojosari saja,” tegasnya. (imo)
