IM.com – PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) menegaskan komitmennya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya. Pernyataan ini disampaikan menyusul kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Mojokerto ke area pabrik PT WPI pada Senin (5/5) lalu.
Koordinator Pabrik PT WPI Mojokerto Sudarsono Yudha menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam merespons isu lingkungan yang beredar di masyarakat.
“Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD tidak menemukan hal yang signifikan dan pelanggaran. Mereka telah memberikan masukan untuk perbaikan jangka pendek dan menengah,” ujarnya dalam siaran pers (7/5).
Dia menegaskan, PT WPI selalu beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.
“Dialog terbuka berbasis data objektif adalah jalan terbaik untuk mengklarifikasi setiap kesalahpahaman,” tambah Sudarsono.
Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan uji kualitas udara ambien yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 3-6 Maret 2025. Pengujian dilakukan di enam titik yang mencakup area perusahaan dan permukiman warga. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh parameter kualitas udara masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 22 Tahun 2021.
Sebagai bentuk pengakuan atas kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, pada tahun 2024 PT WPI juga meraih juara kedua dalam kategori Peka Kelola (Penilaian Ketaatan Lingkungan) se-Kabupaten Mojokerto. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati pada 10 Desember 2024.
Sebagai perusahaan yang beroperasi dekat dengan kawasan permukiman, perusahaan juga aktif menjaga komunikasi dengan masyarakat sekitar dan terbuka terhadap saran atau masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. “Kami terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Sudarsono.
Perusahaan berharap, kehadirannya dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat dan pemerintah daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). (wid)
