IM.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Setelah resmi beroperasi di dua desa, yakni Gempolkrep (Kecamatan Gedeg) dan Ketapanrame (Kec. Trawas), Pemkab menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Mojokerto aktif menjalankan koperasi tersebut sebelum akhir tahun 2025.
“Secara administratif semua kecamatan sudah siap. Pada Agustus, target 30 koperasi bisa aktif, November menjadi 150 kemudian di akhir tahun 304 desa sudah mendirikan koperasi,” kata Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, usai peluncuran KDMP di Desa Gempolkrep, Senin (21/7-2025) siang.
KDMP mengusung konsep distribusi langsung dari sumber utama seperti Bulog, Pertamina, Pupuk Indonesia, hingga sentra produksi lokal. Komoditas utama yang disalurkan meliputi beras, elpiji, pupuk, dan gula. Dengan memangkas rantai distribusi, harga jual ke masyarakat desa ditargetkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
“KDMP bukan sekadar koperasi. Ini solusi agar warga desa bisa beli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tanpa harus terjerat rentenir,” tegas Barra.
Tak hanya menyediakan kebutuhan pokok, KDMP juga mulai diperluas dengan layanan tambahan, seperti apotek dan kerjasama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Yakni BRI, Mandiri dan BNI. Unit koperasi ini diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial terpadu bagi warga desa.
Hingga kini, seluruh 304 desa dan kelurahan di Mojokerto telah merampungkan dokumen legalitas koperasi, meliputi akta pendirian, pengesahan badan hukum, rekening bank hingga Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemkab tengah masuk tahap aktivasi dan distribusi secara bertahap.
“Ini bukan proyek simbolik, tapi gerakan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan warga desa,” ujar bupati.
Peluncuran KDMP Mojokerto ini merupakan bagian dari program nasional yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Klaten, Jawa Tengah. Secara nasional, program ini menargetkan pembentukan 80.081 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan, menyebut program ini sebagai langkah strategis membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.
Meski menjanjikan, sejumlah pengamat mengingatkan potensi tantangan di lapangan. Tiga tantangan yang harus diantisipasi yaitu tumpang tindihnya KDMP dengan BUMDes, penyalahgunaan dana dan yang butuh perhatian khusus adalah minimnya SDM yang kompeten.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan penguatan tata kelola dan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, membuka akses permodalan dan pembiayaan, termasuk mendorong digitalisasi sistem koperasi agar transparan dan akuntabel. (wid)
