IM.com – Golkar copot Adies Kadir, Nasdem nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach. PAN memecat Eko Patrio dan Uya Kuya.
Gelombang kemarahan publik terhadap sikap hedonistik para wakil rakyat berimbas langsung pada tubuh partai politik. Sejumlah partai kini berlomba-lomba melakukan “cuci tangan” dengan menonaktifkan kadernya yang dianggap mencoreng citra partai di parlemen.
Langkah tegas terbaru datang dari Partai Golkar. Minggu (31/8/2025), Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengumumkan pencopotan Adies Kadir dari jabatan Wakil Ketua DPR RI sekaligus statusnya sebagai anggota DPR.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR. Efektif per Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji. Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil sebagai respons atas meluasnya aksi demonstrasi rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pernyataannya, Sarmuji juga menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dalam aksi demonstrasi yang merebak sejak pekan lalu.
Pernyataan Kontroversial
Adies Kadir sebelumnya menjadi sorotan tajam setelah menyebut tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR sebagai hal yang “masuk akal”. Pernyataan itu memicu gelombang kritik publik di tengah situasi rakyat yang kian terhimpit kenaikan harga pangan dan tekanan ekonomi.
Bahkan, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, ikut menyebut nama Adies sebagai salah satu anggota DPR yang layak dinonaktifkan karena melukai perasaan masyarakat.
Nazaruddin juga menyoroti aksi sejumlah anggota dewan yang berjoget di ruang sidang saat rakyat sedang kesusahan. “Joget-joget di DPR itu juga melanggar etik. Enggak ada itu di DPR,” tegasnya.
Sebelum Golkar, Partai Nasdem lebih dulu mengambil langkah serupa. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem DPR RI.
Keputusan itu diambil setelah pernyataan Sahroni yang menyebut masyarakat pendukung pembubaran DPR memiliki “mental tolol”, menuai kecaman luas. Pernyataan tersebut bahkan memicu aksi penjarahan rumah pribadi Sahroni di Tanjung Priok, Sabtu (30/8/2025).
“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat yang menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Itu penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem,” kata Hermawi.
Nasdem menyebut, mulai Senin (1/9/2025), baik Sahroni maupun Nafa Urbach resmi nonaktif dari keanggotaan DPR. Sedang dari kubu PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya.
Fenomena “Cuci Tangan”
Sejumlah pengamat menilai langkah partai-partai besar ini tak lebih dari strategi “cuci tangan” untuk menyelamatkan citra di mata publik. Pasalnya, menjadi anggota DPR kerap disebut membutuhkan biaya politik yang sangat besar. “Modal segunung” yang dikeluarkan untuk kursi parlemen bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Namun belum genap setahun masa jabatan berjalan, sejumlah politisi harus rela kehilangan kursinya karena pernyataan atau sikap yang dianggap lepas kontrol.
Fenomena ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya tekanan publik terhadap wakil rakyat yang dinilai jauh dari rasa keadilan sosial. (kim)
