IM.com – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim mendesak Gubernur baru Khofifah Indar Parawansa menuntaskan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS). Sebab jika lama terbengkalai lama, megaproyek infrastruktur jalan di bagian selatan Jatim itu akan menelan anggaran dua kali lipat.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Ani Maslaha, mengatakan, pembangunan JLS yang kini mandek harus menjadi prioritas program kerja duet gubernur-wagub baru. Sebab, jalan sabung selatan Jatim akan menunjang pemerataan ekonomi masyarakat.
“Gubernur baru harus segera menyelesaikan Jalan Lingkar Selatan Jatim tahun ini. Agar kue ekonomi bisa merata dan masyarakatnya sejahtera,” jelas Ani Maslaha.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Heri menambahkan, disparitas pembangunan Jatim masih tinggi, bahkan di atas nasional. Sebab, pemerataan pembangunan di Jatim selama ini hanya terjadi di beberapa daerah saja.
Karena itu, ia menyarankan pembangunan harus dilakukan secara simultan. Menurutnya, Pemprov Jatim harus segera melakukan renegosiasi dengan pemerintah pusat.
“Harus memastikan kembali bagaimana skema pembiayaan proyek ini dengan pemerintah pusat. Kalau sudah, segera dikerjakan. Kan, sudah ada rencana pendanaan dari IDB,” kata Ahmad Heri.
Proyek JLS merupakan proyek pemerintah pusat yang telah dikerjakan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Presiden. Sementara, di era Jokowi Presiden, proyek ini tidak termasuk proyek strategis nasional.
Selama ini, pembangunan infrastruktur jalan memang belum menyeluruh, terutama di kawasan Jawa Timur bagian selatan. Proyek pembangunan JLS dengan panjang total 677,49 kilometer saat ini terbengkalai.
Jika pembangunannya tak segera dilanjutkan, Heri khawatir, proyek ini akan bernasib sama dengan proyek-proyek lain di berbagai daerah yang terbengkalai. Cepat atau lambat kemudian tergerus faktor alam.
“Jangan sampai pembangunannya harus dilakukan dua kali kerja karena lama terbengkalai,” cetusnya.
Manfaatkan Pinjaman Dana dari IDB
Jalan Pantai Selatan Jatim menghubungkan 8
(delapan) kabupaten mulai dari Pacitan (87 km), Trenggalek ( 75,7 km),
Tulungagung ( 55,1 km), Blitar (64,2 km), Malang (137 km), Lumajang (64,5 km),
Jember (83,5 km), dan hingga Banyuwangi (106 km). Dari delapan kabupaten itu, Pacitan jadi
satu-satunya wilayah yang pembangunannya tuntas 100 persen.
Masyarakat di daerah yang akan terhubung JLS menaruh harapan
besar agar proyek tersebut segera diselesaikan. Karena tersambungnya JLS
memberi harapan baru agar perekonomian di daerah ini meningkat.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Elestianto Dardak sejatinya sudah menempatkan penyelesaian proyek JLS dalam prioritas program kerja di awal kepemimpinan mereka.
Emil Elestianto Dardak pun telah memastikan pembangunan JLS segera dilanjutkan. Pemprov Jawa Timur, menurutnya telah mendapat suntikan dana segar dari Islamic Development Bank (IDB).
“Dapat pendanaan dari IDB, tapi belum semuanya. Kami segera petakan bersama Kementerian PUPR dan Bappenas, apakah ada segmen tertentu yang desain teknisnya belum final,” ujar Emil.
Mantan Bupati Trenggalek itu menyebutkan, dana pinjaman dari IDB untuk pembangunan JLS sekitar Rp 700 milliar. Namun dia belum bisa memastikan, apakah dana itu mampu untuk melanjutkan pembangunan JLS.
Masalahnya, sampai sekarang rute agar JLS yang akan menghubungkan delapan kabupaten ini tersambung belum jelas. Kendala lainnya adalah proses pembebasan lahan yang belum bisa dia perkirakan kapan bisa tuntas.
“Untuk pengadaan dan pembebasan lahan, harus final dulu rutenya. Lah, kalau rutenya sendiri kita belum yakin: rute ini paling murah tidak sih? Atau biaya untuk mapras (mengepras) tebing besar apa tidak? Itu harus diselesaikan dulu,” jelasnya.
Kepastian akan hal-hal yang dia sebutkan itulah yang akan menentukan biaya pembangunan yang dibutuhkan agar JLS segera terhubung.
“Di tempat kami (Trenggalek) estimasi Rp400 milliar bisa nyambung dari Munjungan, Trenggalek, sampai Tulungagung. Ternyata dari Munjungan ke Prigi hampir Rp 2 trilliun,” ujarnya. (sun/im)
