IM.com – Wacana Kabupaten Malang menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur terus bermunculan. Kabupaten Malang dinilai sebagai opsi terbaik apabila ibukota Jatim benar-benar pindah.
Bupati Malang M Sanusi membenarkan menguatnya wacana daerahnya menjadi pilihan pertama jika ibukota Provinsi Jatim dipindahkan kelak. Hal itu karena Kabupaten Malang dianggap daerah yang paling memenuhi syarat sebagai ibukota Provinsi Jatim.
“Kriteria untuk menjadi ibukota provinsi sudah ada semua di Kabupaten Malang. Mulai jalan Tol, kita sudah punya di Lawang dan (nanti) di Kepanjen. Bandara (Abdul Rachman Saleh) juga akan jadi bandara Internasional. Untuk dermaga Sendang Biru kemarin juga sudah diusahakan oleh Ridwan Hisjam (Anggota Komisi VII DPR RI) untuk menjadi dermaga nasional,” papar Sanusi dalam peresmian Monumental Gate kampus II ITN (Institut Teknologi Nasional) Malang, Kamis (17/10/2019).
Wacana pemindahan ibukota provinsi pertama kali dilontarkan Gubernur Jatm Khofifah ndar Parawansa. Sanusi mengungkapkan, ibukota Provinsi Jatim akan dipindah kalau memang negara, khususnya provinsi paling timur Pulau Jawa ini mengalami kemajuan pesat.
“Bu Bubernur (Khofifah) menyampaikan itu saat rapat koordinasi dengan kami,” beber politisi PKB tersebut.
Kepala LLDIKTI VII Wilayah Jawa Timur, Prof Dr Ir Suprapto, DEA mengamini wacana Kabupaten Malang sebagai pilihan terbaik sebagai ibukota provinsi yang baru. Menurutnya, selain fasilitas yang disebutkan Sanusi tadi, Kabupaten Malang juga memiliki SDM yang layak.
“Di Kabupaten Malang ini sudah banyak kampus didirikan dan kualitasnya juga baik. Jadi memang sudah layak dari segi SDM-nya untuk menunjang sarana dan pra sarana sebagai ibu kota,” terangnya.
Sebelumnya, wacana pemindahan ibukota Provinsi Jawa Barat lebih dulu mengemuka. Wacana tersebut juga tercetus dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Rencana pemindahan ibukota Provinsi Jabar bahkan sudah beberapa langkah lebih maju dibanding Jatim. Sejumlah kajian sudah dilakukan untuk memindahkan ibukota Jabar.
Ada tiga daerah yang menjadi kandidat kuat ibukota baru Jabar. Yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat) dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso menjelaskan, urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar. Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat Lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah. (im)
