IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan kepada Tim Penggerak Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesehjateraan Keluarga (PKK) Desa se-Kecamatan Gedeg untuk segera menekan angka stunting. Keberhasilan menurunkan stunting akan meningkatkan potensi kecerdasan generasi masa depan bangsa.
Penekanan ini disampaikan Bupati Ikfina memaparkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Gedeg dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto. TP PKK lingkup desa tergabung dalam TPPS di setiap Kecamatan.
“Program penurunan stunting ini bukan hanya program Pemkab Mojokerto, tetapi ini adalah prognas (program nasional). Jadi rencana aksi penurunan stunting sudah disusun sejak 2018 dan kita hanya punya waktu tiga tahun,” ucap Ikfina, di Kantor Kecamatan Gedeg, Kamis (21/7/2022) siang.
Lebih lanjut, Ikfina juga menjelaskan, terkait pemahaman dasar tentang stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
“Stunting jangka kedepannya adalah berhubungan dengan kecerdasan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Ikfina juga menjelaskan, dalam melaksanakan program penurunan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto, terdapat empat indikator dalam menilai keluarga yang beresiko stunting.
“Yang pertama yaitu prasejahtera atau bisa dikatakan keluarga yang tidak punya sumber penghasilan tetap, kedua fasilitas lingkungan tidak sehat, yang ketiga Pendidikan ibu dibawah SLTP, dan yang terakhir Pasangan Usia Subur (PUS) empat terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, punya anak jaraknya kurang dari dua tahun, dan anak lebih dari tiga,” bebernya.
Setelah memberikan penjelasan terkait empat indikator dalam menilai keluarga yang beresiko stunting, Ikfina juga menjelaskan, data yang menunjukkan bahwa dari 14 desa se-Kecamatan Gedeg dengan populasi keluarga terbanyak ada di Desa Sidoharjo dengan 2079 keluarga.
“Terkait Keluarga resiko stunting yang ada di Kecamatan Gedeg, teratas sebanyak 817 keluarga ada di desa Sidoharjo, kedua 677 keluarga ada di Desa Terusan dan 594 keluarga ada di Desa Beratwetan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, dalam melihat indikator pra sejahtera, terdapat 132 keluarga di Desa Gempolkerep yang tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok perbulan.
“Tugas kalian cek, dan kalau bisa semua masuk dalam Data Terpadu Kesehjateraan Sosial (DTKS), kalau bisa masukan ke program PKH (Program Keluarga Harapan), kalau tidak bisa di PKH, masukan di BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan ada juga PBI (Program Bantuan Iuran),” jelasnya.
Terkait fasilitas lingkungan tidak sehat, Ikfina juga menjelaskan terdapat 38 keluarga di Desa Pagerluyung yang tidak mempunyai sumber air bersih, 88 keluarga di Desa Pagerejo dan 85 keluarga di Desa Beratwetan juga tidak mempunyai jamban yang layak
“Pada tahun 2022, kita akan melaksanakan program pembangunan 8000 jamban, prioritaskan penurunan stunting siapa saja dan mana saja yang didahulukan,” tuturnya.
Ikfina juga menekankan, pentingnya penerapan jenis Intervensi gizi terpadu. Salah satunya intervensi gizi spesifik, yang menurutnya, hal tersebut berkaitan langsung dengan ibu hamil dan balita.
“Kemudian kedua yaitu intervensi gizi sensitif berkaitan dengan masyarakat umum seperti air minum layak, sanitasi layak, penerima bantuan iuaran JKN, bantuan tunai bersyarat, bantuan sosial pangan, layanan KB pasca persalinan, menekan kehamilan yang tidak diinginkan, pemberian informasi mengenai stunting,” pungkasnya. (im)
