IM.com – Presiden Joko Widodo minta stok ketersedian beras nasional dapat mencapai 3 juta ton. Sedangkan Kementrian Pertanian (Kementan) menargetkan pada tahun 2017 produksi beras pada berbagai daerah dapat meningkat, mencapai 40 juta ton. Target ketersedian beras itu sebagai upaya ketahanan pangan nasional.
Ketersedian beras secara nasional menurut catatan Bulog stok beras di Indonesia saat ini mencapai 1,7 juta ton. Stok ini dinilai cukup aman mencukupi kebutuhan beras pada berbagai daerah di Indonesia. Kondisi seperti menjadi target Badan Urusan Logistik (Bulog) di pelbagai daerah. Termasuk Tim Ketahanan Pangan.
Sementara Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre II Surabaya Selatan menjamin ketersedian beras masih mencukupi kebutuhan hingga 7 bulan kedepan. Kendati demikian Komandan Kodim 0815 Mojokerto menyebut kondisi tersebut tidak boleh dianggap aman. Sebab kemampuan serapan gabah dan beras petani di wilayah Mojokerto masih mencapai 27 persen dari 36 persen yang dicapai Bulog Divre II Surabaya Selatan.
Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Czi Budi Pamudji menegaskan capaian serapan gabah, beras petani 27 persen itu tergolong tertinggal. Sementara Bulog Divre II Surabaya Selatan masih bisa memenuhi 36 persen.
Banyak faktor pemicu minimnya memenuhi ketersedian beras. Selain perlu adanya sinkronisasi harga antara pihak Bulog dengan petani. Juga persamaan kadar air gabah yang dibutuhkan Bulog 14,3 persen. Sementara di pasar, kadar air masih dikisaran 14,5 bahkan mencapai 15 persen.
Kondisi seperti itu, Dandim berharap para pelaku usaha penggilingan padi terut serta memikirkannya. Apalagi saat ini pada kondisi masa panen hampir habis. “ Kita hanya punya waktu 4 bulan,” ujar Dandim dalam acara koordinasi Optimalisasi Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri yang dihadiri Kapolres Mojokerto, Kapolresta Mojokerto dan Kapolres Jombang juga Ka Bulog serta pelaku usaha penggilingan padi dan kelompok tani Mojokerto-Jombang, Selasa (29/08-2017) di Kantor Bulog.
Dandim juga menyampaikan kekurangan ketersediaan stok beras nasional sangat mempengaruhi ketahanan nasional. Jika sampai terjadi kelangkaan, maka harga beras secara otomatis bisa melonjak. “ Kini, orang yang tinggal di Papua membutuhkan beras. Permintaan beras di Papua cukup tinggi ini lantaran banyak orang Jawa tinggal di sana,” kata Dandim memberi contoh permintaan beras di luar pulau Jawa.
Oleh karenanya pemerintah saat ini tengah mengingatkan agar supaya tidak terjadi krisis pangan (beras) selain upaya untuk menstabilkan stok beras nasional. Masyarakat perlu memahami apabila harga beras saat ini cukup terpengaruh. Namun, pengaruh ini bukan karena produksi melainkan karena cuaca. Apalagi musim hujan sekarang semua orang paham, beras dipanen sebelum waktunya atau masih banyak yang belum matang.
Harapan pemerintah itu mendapat respon positif pelaku usaha penggilingan padi di Mojokerto – Jombang termasuk kelompok tani. Namun mereka pun berharap agar pemerintah melalui tim Satgas Pangan tidak terlalu gegabah dalam melakukan sidak dengan mengindikasi sebagai penimbunan yang dilakukan penggilingan padi. Kategori disebut sebagai penimbunan harus jelas kriterianya. (uyo)
