IM.com – Untuk pertama kalinya, DPRD Kota Mojokerto menggelar forum dialog bersama wartawan melalui acara Coffee Morning di halaman kantor dewan, Rabu (10/9/2025). Pertemuan ini menjadi catatan baru karena selama ini belum pernah ada ruang resmi antara legislatif dan insan pers.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti hadir bersama dua wakil ketua, Hadi Suprayitno dan Arie Hernowo. Sekitar 30 jurnalis dari berbagai media lokal ikut dalam pertemuan yang berlangsung santai.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar temu kangen, melainkan langkah awal memperkuat komunikasi. Ia menekankan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi yang perannya tak tergantikan.
“Media adalah mitra penting yang mengawal jalannya demokrasi. Pers menjadi mata dan telinga masyarakat, menyampaikan informasi secara akurat, sekaligus kontrol terhadap kekuasaan,” ujar Ery.
Keterbukaan DPRD Kota Mojokerto ini hadir di tengah situasi nasional yang tengah bergejolak. Sejak akhir Agustus 2025, gelombang unjuk rasa melanda sejumlah daerah, dipicu protes terhadap tunjangan anggota DPR RI dan kenaikan pajak bumi serta bangunan. Desakan publik agar parlemen di semua tingkatan membuka ruang dialog semakin kuat.
Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memerintahkan DPR untuk berdialog dengan mahasiswa dan tokoh masyarakat. Instruksi itu kemudian diikuti sejumlah DPRD, termasuk di Kota Mojokerto.
Dalam forum tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan agenda terdekat, yakni pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026 mulai 12 September mendatang. “Kami berharap media mengawal proses ini agar benar-benar berpihak kepada masyarakat,” kata Ery.
Wakil Ketua DPRD, Hadi Suprayitno, menyebut pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pengawas jalannya pemerintahan. “Fungsi kontrol sosial dari pers sangat penting agar kinerja dewan tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Arie Hernowo. Menurutnya, keterbukaan kepada wartawan bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan dalam sistem demokrasi. “Transparansi akan menjaga kepercayaan publik. Kami berharap dialog seperti ini tidak berhenti di sini,” tegasnya.
Acara berlangsung dalam suasana akrab dengan sesi tanya jawab antara jurnalis dan pimpinan dewan. Wartawan juga menyampaikan kritik terkait transparansi pembahasan anggaran dan akses informasi kegiatan DPRD.
Dengan adanya forum perdana ini, DPRD Kota Mojokerto dituntut untuk membuktikan bahwa komitmen membuka ruang dialog dengan pers bukan hanya seremoni, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap pers sebagai pilar demokrasi yang menghubungkan rakyat dengan wakilnya. (adv/kim)
