IM.com – Limbah plastik yang dibuang negara maju eksportir sampah ke Mojokerto sangat meresahkan. Sepanjang tahun 2018 lalu, sebanyak 68 ribu ton sampah plastik diekspor Inggris ke Bumi Majapahit. Ironisnya, sejauh ini Pemkab Mojokerto seolah menutup mata.
Angka volume tersebut yang terbesar di antara negara eksortir sampah lain ke Indonesia seperti Amerika Serikat dan Jepang.
“68,000 tonnes in 2018, largest dump of any exporting nation (68.000 ton pada 2018, pembuangan terbesar di antara banyak negara pengekspor lain),” kata Michael Northcott, Profesor Ilmu Etika dan Teologi (Ekologi) Lingkungan Universitas Edinburgh, Skotlandia.
Ekspor sampah plastik besar-besaran yang membahayakan –khususnya bagi kawasan penampung- ini memang mendapat sorotan tajam dari akademisi dan pemerhati lingkungan hidup di Negara Ratu Elizabeth sendiri.
Menurut Northcott, kebijakan dan tindakan tersebut merupakan bentuk penindasan di era modern. Pembuangan sampah ribuan ton tanpa memikirkan dampak dan solusi jangka panjang adalah penjajahan yang dilakukan negara-negara maju terhadap masyarakat negara berkembang dan miskin.
“This is criminal postcolonial oppression. (Ini adalah penindasan/penjajahan gaya baru pasca era colonial),” cetus Guru Besar Konsorsium Studi Agama Indonesia di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini.
Sebelumnya, Northcott mengkritik keras kebijakan Inggris dan AS yang mengekspor sampah plastiknya ke wilayah Mojokerto –yang dia sebut Kampung Mojokerto- tanpa memikirkan dampak lingkungan di daerah penampungan dan penguatan fasilitas yang memadai untuk pengelolaannya.
Ia merasa miris melihat penduduk di lingkungan yang menjadi lumbung sampah impor dari Inggris dan AS seperti di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Mojokerto.
“Sampah plastik, termasuk uang kertas robek, dibuang di Kampung Mojokerto, Jawa Timur,” kata Michael Northcott melalui cuitan di akun twitter pribadinya, @msnorthcott, yang diposting hari ini, Sabtu lalu (11/5/2019). (Baca: Profesor Ekologi Inggris Kritik Pembuangan Limbah Plastik Negaranya ke Mojokerto).
Untuk mencegah penindasan ini berlanjut, Northcott sendiri sudah mendesak Parlemen Inggris segera mengeluarkan kebijakan tegas, membuat undang-undang untuk melarang ekspor limbah plastik.
Kampung Mojokerto yang disebut Nortchott tadi memang terkait erat dengan Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Desa itu menjadi tempat penampungan berbagai jenis sampah dari limbah industri dalam negeri maupun luar negeri.
Sorotan pada ancaman lingkungan yang diakibatkan dari ribuan tonsampah yang membanjiri Desa Bangun mencuat di balik manfaat ekonomis yang juga diraup warga setempat. Seperti diketahui, tumpukan sampah itu memang membawa berkah melimpah bagi keberlangsungan ekonomi warga Desa Bangun.
Penghasilan mayoritas warga Desa Bangun bersumber dari pengelolaan (daur ulang) sampah. Sumber penghasilan itu diperkirakan akan terus mengalir, mengingat Indonesia kemungkinan akan menjadi importir besar limbah (sampah industri) dari negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. (Baca: Menengok Warga Desa Bangun, Hidup dari Berkah Sampah).
Dua aspek -nampak kontradiktif- yang mengemuka di balik gunungan sampah tersebut patut segera mendapat perhatian dari Pemkab Mojokerto maupun Pemprov Jatim. Pemerintah setidaknya bisa mencarikan solusi untuk mencegah dampak dari pembuangan (impor) sampah plastik di Desa Bangun yang berbahaya bagi lingkungan hidup.
Tetapi juga memikirkan strategi pengelolaan sampah yang tepat sehingga jangan sampai memangkas bahkan menghilangkan sumber ekonomi masyarakat.
“Selama ini, tidak ada fasilitas penanganan limbah, hanya penduduk setempat yang kewalahan menangani pembuangan limbah kami yang tidak bertanggung jawab,” tandas Michael Northcott. (im)
