IM.com – Anggaran untuk pembangunan desa melalui Dana Desa bakal naik Rp 2 triliun dari Rp 70 triliun pada 2019 menjadi Rp 72 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Pemerintah ingin, alokasi dana desa tahun ini lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.
Pengembangan produk-produk lokal dan hasil inovasi masyarakat desa sehingga dapat menembus pasar nasional hingga mancanegara harus menjadi prioritas program dana desa. Pada gilirannya, prioritas program anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.
“Dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru. Produk-produk lokal setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan di sidang tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).
Dengan begitu, peningkatan ekonomi masyarakat desa dapat pula menyokong pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2020.
“Saya mengajak kita semua agar mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, kita gerakkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia untuk mewujudkan lompatan-lompatan kemajuan,” tegas Presiden Jokowi.
Pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro yakni pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya.
“Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat,” ujar Jokowi.
Presiden memperkirakan, nilai tukar Rupiah akan bertahan di kisaran Rp 14.400 per USD di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi ketidakpastian. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi.
“Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada
di tingkat 5,4%,” tutur Presiden.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menegaskan pidato Presiden Jokowi terkait prioritas penggunaan dana desa. Eko menyatakan, tahun depan dana sebesar itu akan digunakan lebih banyak untuk pemberdayaan SDM dan ekonomi desa.
“Jadi BUMDes dan desa desa wisata akan kami push (dorong),” ujarnya di Gedung DPR usai mendengarkan pidato Nota Keuangan.
Eko menjelaskan, pariwisata memang paling cepat pertumbuhannya. Menurutnya, pendapatan sektor pariwisata desa, lebih besar dari Dana Desa yang mereka terima.
“Banyak penciptaan lapangan kerja kemudian kita juga mengantisipasi pengurangan tenaga kerja di pertanian karena modernisasi,” kata dia.
Selama ini, serapan Dana Desa sangat tinggi. Pertama diluncurkan pada 2015, dari Rp 20,76 triliun Dana Desa, terserap 82 persen. Tahun 2016, serapan Dana Desa mencapai 97,65 persen dari Rp 46,98 triliun. Pada 2017 serapannya mencapai 98,54 persen dari Rp 60 triliun. Tahun lalu, dari Rp 62 triliun Dana Desa terserap 99 persen. (im)
