IM.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, menyesalkan adanya sejumlah pejabat Pemkot Mojokerto beserta Walikota yang berangkat menunaikan umroh secara bersamaan. Ia khawatir mempengaruhi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Lain kali atau tahun berikutnya, Walikota dan jajarannya saya mohon jangan berangkat umroh bersamaan seperti ini, saya mohon bergantian lah,” tandas Suliyat, Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto.
Keberangkatan umroh para pejabat itu dibenarkan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono. Dia menyebutkan, selain Walikota Mas’ud Yunus, 8 kepala dinas dan camat juga turut dalam rombongan umroh yang berangkat pagi tadi, Selasa (24/1/2017).
“Berangkat secara rombongan dengan Pak Walikota pagi tadi, ada 20 orang yang berangkat termasuk ada yang mengajak istri. Dan rencana pulang pada 2 Februari 2017,” kata Dodik saat dikonfirmasi wartawan.
Dodik menegaskan, keberangkatan para pejabat menunaikan ibadah umroh itu memakai uang pribadi, bukan menggunakan dana APBD. “Untuk menjalankan tugas kepala dinas sudah ada sekretaris masing-masing dinas, Pak Walikota diwakilkan kepada Wakil Walikota,” ujarnya meyakinkan tidak berdampak besar terhadap pelayanan ke masyarakat.
Sementara data yang dihimpun, sejumlah pejabat yang menunaikan umroh diantaranya Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ikromul Yasak, Sekretaris dan Plt Kepala Dinas Satpol PP Mashudi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Suhartono,
Juga Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Hariyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Harlistyati, Kepala Dinas Sosial Sri Mudjiwati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Wiwiet Febriyanto, dan Camat Magersari Khoirul Anwar.
Keberangkatan yang bersama-sama inilah yang dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. Apalagi di tengah gencarnya kampanye Kota Mojokerto sebagai service city Seperti pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Magersari.
Praktis pelayanan masyarakat yang mengurus kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan kematian harus tertunda sampai 3 Februari 2017. Selain itu, warga Magersari yang membutuhkan surat pengantar untuk mengurus administrasi kependudukan dan pengesahan transaksi tanah terpaksa harus bersabar hingga Camat pulang umroh.
Selain sembilan pejabat tersebut, juga terdapat sejumlah pejabat lainnya yang saat ini tak ‘ngantor’. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ruby Hartoyo yang sejak pekan lalu berangkat umroh sampai hari ini (Selasa 24/01-2017) belum pulang.
Ditambah lagi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Moch Imron, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Endri Agus, Kepala Dishub Gaguk Tri Prasetyo pun sampai saat ini belum kembali dari kunjungan dinas di Bandung, Jawa Barat. Sementara Wakil Walikota Suyitno sejak pagi sampai siang ini tak berada di kantornya. (bud/uyo)
