IM.com – Duka keluarga 4 orang penambang pasir yang tewas tertimbun longsor di lokasi penggalian tambang galian C di Mojokerto memantik keprihatinan Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indah Parawangsa.
Khofifah selain memberi bantuan kepada keluarga korban juga mendoakan keempat korban termasuk keluarga korban. “Kita semua akan kembali kepada Sang Kholik, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan. Al Fatikah,” ujarnya, Minggu (17/9/2017)
Pemberian bantuan berupa Rp15 juta dan paket sembako yang diserahkan kepada masing-masing istri korban oleh Mensos itu berlangsung di rumah dinas Bupati Mojokerto, Pringgitan Pemkab Mojokerto. Masing-masing istri korban adalah Iswanto (35) dan Wijanarko (35), Rajino (40) dan Kodir (60).
Diberitakan sebelumnya, tebing setinggi 8 meter di area tambang tradisional Dusun Glogok, Desa Sumbertanggul, Mojosari, Mojokerto, longsor, Kamis (14/9/2017). Insiden ini mengakibatkan 4 pekerja tambang tewas tertimpa material longsor.
Kepada wartawan, Mensos mengatakan Kemensos memberikan Bantuan Sosial Kematian (BSK) kepada ahli waris sebesar Rp15 juta setiap korban bencana alam maupun sosial. Mensos menyikapi musibah keempat pekerja tambang hingga tewas pihaknya tidak bisa menyebut jika faktor ekonomi penyebab para korban nekat menggali.
“Saya ingin melihat sekarang ketika masyarakat pada kondisi kurang mampu, pastikan mereka bisa tercover pada perlindungan sosial. Seperti PKH, bantuan pangan dan rastra. Mereka yang eligible tapi belum terima bisa disisir masing-masing daerah,” katanya.
Mensos menjelaskan, jika saat ini Kementrian Sosial (Kemensos) memiliki aplikasi baru yakni Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKSNG). SIKSNG tersebut sudah dibintekkan ke dua opertor di seluruh Dinas Sosial (Dinsos) di masing-masing daerah untuk bisa mengaplikasi yang baru bulan Agustus lalu diterapkan. Meski aplikasi tersebut baru, namun lanjutnya, bisa langsung diterapkan.
“Karena bulan November sudah keluar SK Mensos, siapa saja penduduk fakir miskin. Harapannya, pada saatnya nanti kita tidak perlu lagi APBN untuk validasi data karena sesungguhnya secara online, validasi bisa dilakukan di masing-masing kab/kota. Kita sudah menyiapkam format ISKN menjadi sumber PNBP,” tuturnya.
Khofifah menegaskan pihaknya ingin membalik dari yang dulu pihaknya butuh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tapi sesungguhnya hal tersebut justru menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun 2017, dari 514 kota se-Indonesia yang didanai APBN hanya validasi di tujuh kabupaten. (uyo)
