IM.com – Berbagai langkah dilakukan Pemprov. Jatim untuk mempersiapkan dan menyongsong puncak demografi di Jatim pada tahun 2019, saat jumlah usia produktif (15 – 64 tahun) tertinggi di provinsi ini. Upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan moratorium SMA sejak tahun 2015, menjadikan komposisi SMK:SMA=70:30, serta melakukan strategi dual track pendidikan.
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dual track pendidikan merupakan strategi pembangunan SDM yang berdaya saing dengan memberikan vokasional atau keahlian kepada siswa, termasuk kepada siswa SMA dan MA.
“Salah satu caranya, guru ekstrakurikuler mengajak murid-muridnya datang ke pasar atau ke mall, untuk melihat barang apa yang paling laris atau laku dijual disana. Kemudian, murid diminta untuk meniru produk barang yang paling laku tersebut, tapi dengan syarat harus lebih bagus kualitasnya dan harganyapun jauh lebih murah,” ujarnya.
Agar strategi dual track pendidikan tsb berhasil, Seokarwo, Pemprov Jatim yang secara teknis ditangani Dinas Pendidikan Prov. Jatim telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti universitas dan TNI/Polri. Kerjasama dengan Universitas dimaksudkan untuk memberikan pembinaan atau pelatihan kualitas produk.
Sementaran itu, kerjasama dengan TNI/POLRI, diharapkan bisa memberikan pelajaran tentang kedisiplinan, wawasan kebangsaan, moral dan etika, serta kecintaan terhadap tanah air/NKRI atau lebih dikenal sebagai pembentukan karakter.
Ditambahkan, pendekatan formal dan non formal juga dilakukan. Misalnya, strategi link and macth bekerjasama dengan 14 perusahaan dari Jerman dan Samsung di 40 SMK dan SMA, serta SMK berfilial dengan PTN.
Saat ini, lanjutnya, Universitas Brawijaya telah membangun inkubator di Kediri dengan luas lahan 4,5 Hektar. Semua ini disiapkan agar perguruan tinggi dapat memberikan pembinaan sekaligus memberikan pelatihan langsung kepada siswa SMK.
Soekarwo mengharapkan agar jajaran SMA untuk terus meningkatkan kualitasnya. Sebagai gambaran, jumlah SMA swasta di Jatim saat ini sebanyak 1.109 buah, dengan yang memperoleh akreditasi A sebanyak 294 ( 2,5 %), B sebanyak 438 (39,4%), akreditasi C sebanyak 91 ( 2,1 %), dan yang belum ter-akreditasi sebanyak 287 SMA ( 26 %).
“Untuk itu, saya minta setiap bakorwil ada SMA yang telah menjalin kerjasama baik dengan TNI/Polri atau Universitas. Sebagai Contoh, SMA di Bakorwil Malang telah bekerjasama dengan TNI Laut dan madiun dengan AU dan Jatim dengan Akmil,” pinta Pakde Karwo. (kim/uyo).
