IM.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno melaporkan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencurigakan ke Komisi Pemilihan Umum. Jumlahnya cukup fantastis, 17,5 juta nama di DPT terindikasi tidak valid.
Sayangnya, temuan itu hanya dilaporkan BPN Prabowo-Sandi ke KPU secara lisan.
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Alasannya, berdasarkan laporan KPU, DPT ganda yang ditemukan BPN berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kemendagri.
“Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU dan menurut KPU data inilah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar,” tegas Riza.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menjelaskan, temuan DPT tidak wajar di antaranya adalah nama-nama yang masuk DPT terindikasi fiktif. Misalnya sebanyak 9,8 juta pemilih memiliki tanggal dan bulan lahir sama yakni 1 Juli.
“Ada yang lahir 31 Desember 3 juta sekian yang lahir tanggal 1 bulan januari 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar,” kata Riza.
BPN mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar segera melakukan perbaikan DPT yang diduga masih bermasalah itu untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan berkualitas.
Menurut Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo – Sandi, Hashim Djojohadikusumo, pihaknya menyampaikan temuan ini ke KPU pada Desember 2018. Informasi secara lisan itu disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI.
“Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT,” kata di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). (sun/im)
