IM.com – Representasi perempuan di parlemen Kabupaten Mojokerto dari hasil Pemilu 2019 kembali tak terpenuhi. Meski demikian, prosentase anggota dewan perempuan lima tahun mendatang lebih besar dibanding periode sebelumnya.
Pada periode 2014-2019, hanya ada 11 orang atau 22 persen yang mewakili gender perempuan. Sementara untuk periode lima tahun mendatang, dari total 50 caleg yang terpilih di Pemilu 2019, hanya 14 orang perempuan atau 28 persen. (Baca: Hasil Pemilu 2019, Keterwakilan Perempuan DPRD Kabupaten Mojokerto Tidak Terpenuhi).
Hasil itu merujuk hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam form DB-1. Ke-14 perempuan yang akan duduk di kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2019-2024 tersebut masing-masing dua orang dari enam partai yakni Ayni Zuroh, Eka Septiya Juniarti (PKB); Setia Pudji Lestari, Nurida Lukitasari (PDIP); Rupiatin, Any Mahmunah (Golkar) serta.
Kemudian dari PKS yakni Ina Mujiastuti dan Evi Kusumawati serta Partai NasDem, Rindahwati dan Hendun Nuryani.
Partai Demokrat menyumbang anggota dewan perempuan terbanyak, tiga orang. Mereka adalah Juma’ati, Yugus Tantri Arini dan Ade Ria Suryani. Sementara satu orang lagi dari PBB, Rochimatus Solichah.
Hal lain yang cukup menggembirakan bagi kaum hawa adalah kursi pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto 2019-2024 yang berpotensi besar akan diduduki para srikandi. Dari partai kursi pimpinan dewan, dua di antaranya dipastikan bakal menjadi milik Ayni Zuroh (PKB) dan Setia Pudji Lestari (PDIP).
Peluang besar itu mengingat Ayni Zuroh dan Setia Puji Lestari merupakan pimpinan ketua partainya masing-masing di Kabupaten Mojokerto dan sama-sama berpengelaman menjadi pimpinan dewan. Nama pertama yang disebutkan bahkan berpotensi menjadi Ketua DPRD mengingat partainya meraih suara terbanyak.
Adapun dua kursi pimpinan dewan lainnya juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi milik legislator perempuan. Juma’ati dari Partai Demokrat dan Any Mahmunah Partai Golkar sama-sama anggota dewan petahana yang berpeluang menduduki kursi tersebut.
Tetapi penentuan kursi pimpinan dewan, terutama dari Partai Demokrat dan Golkar masih bergantung pada mekanisme masing-masing parpol. Sebagaimana diketahui, setiap parpol punya mekanisme sendiri untuk menetapkan siapa yang berhak menduduki kursi pimpinan dewan. (im)
