IM.com – Pemanfaatan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pasca program di Kabupaten Mojokerto terbilang sukses dan produktif. Pemkab berhasil meningkatkan dana PNPM-Mandiri sekitar Rp 15 miliar yang digulirkan melalui modal awal, kini menjadi Rp 70 miliar.
Modal awal dana perguliran Rp 15 miliar tercatat dalam laporan 31 Desember 2018. Kini, dana itu sudah berkembang menjadi Rp 70 miliar lebih.
“Dana awal perguliran telah mengalami perkembangan signifikan. Dari Rp 15 miliar, menjadi Rp 70 miliar atau naik sekitar 455 persen,” kata Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi dalam cara Halalbihalal kelembagaan PNPM-Mandiri Perdesaan Pasca Program di Mojo Kembangsore Park Kecamatan Pacet, Kamis (4/7/2019).
Padahal pada tahun 2018 sebelum pengguliran modal awal, dana PNPM-MPd mengalami idle fund (dana menganggur) sebesar Rp 22 miliar. Dana sebesar itu mengendap di rekening bank dan tidak diinvestasikan pada aset atau surat berharga lainnya.
“Maka, PNPM-MPd mengembangkannya dalam bentuk kegiatan lebih variatif dan produktif. Tak hanya berkutat pada kegiatan simpan pinjam masyarakat,” tuturnya.
Makanya, Wabup pun tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada tiga kecamatan yakni Pacet, Kutorejo, dan Pungging, yang telah memanfaatkan idle fund dengan kegiatan yang produktif di BUMD Pemkab Mojokerto, BPR Majatama. Wabup berharap agar langkah ini bisa diikuti kecamatan lain di Kabupaten Mojokerto, untuk meningkatkan iklim peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang lain.
“Kegiatan perguliran dana yang melibatkan desa-desa pada kecamatan, menjadikan kelembagaan PNPM-MPd punya peluang membentuk BUMDES. Dari situ nanti bisa lahir unit-unit usaha bermanfaat. Misalnya pengembangan daerah wisata, dam perdagangan. Inilah tujuan kita untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat,” tambah Pungkasiadi.
Dengan perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), PNPM Mandiri di Kabupaten Mojokerto telah menjelma menjadi potensi ekonomi bagi 2.070 kelompok yang melibatkan 38.471 anggota masyarakat.
PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (PPK), untuk dilaksanakan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.
Wabup juga menjabarkan beberapa progres perkembangan pembangunan di Kabupaten Mojokerto seperti angka kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur. Wabup menyebut angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto saat ini berkisar di angka 10,08 persen. Angka tersebut ditargetkan untuk terus diturunkan, tentunya dengan program-program pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
“Alokasi untuk pembangunan bidang kesehatan yang diinstruksikan pemerintah pusat sebesar 20 persen, namun kita coba 29 persen. Bidang pendidikan 10 persen, kita upayakan 14 persen, dan bidang infrastruktur 25 persen, kita bisa buat jadi 33 persen. Semua kita lakukan secara imbang untuk mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat,” terang Wabup. (*/im)
