IM.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibukota negara akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ibukota ini akan menyedot energy danbiaya yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur, sarana-prasanan serta migrasi jutaan aparatur sipil negara (ASN).
Isu pemindahan ibu kota memang ramai dibicarakan ketika Presiden Jokowi kembali mengungkapkan niatnya pada awal tahun 2019. Namun untuk detil daerah mana di Kalimantan yang akan dipilih, Jokowi baru akan mengumumkannya secara resmi pada Agustus 2019 nanti.
“Memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantan yang mana yang belum. Nanti kami sampaikan Agustus-lah,” kata Presiden Jokowi di kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (30/7/2019).
Presiden menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam merencanakan pemindahan ibu kota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secepatnya diputuskan. Kajiannya hingga sekarang belum rampung. Kajian itu termasuk soal air, keekonomian, demografi, sosial, politik, pertahanan, dan kemanan.
Presiden Joko Widodo sendiri bahkan telah meninjau empat daerah di Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota negara yang baru. Empat daerah tersebut adalah Palangka Raya yang juga ibu kota Kalteng, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.
Pemindahan ibu kota tentu harus dipersiapkan matang. Pasalnya, butuh biaya yang tidak sedikit meski hanya untuk memboyong jutaan ASN dan membangun infrastruktur sarana prasarana pemerintahan.
“Di Kementerian lembaga di pusat ini jumlah
ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang. Sudah kita (rencanakan untuk
pindah juga),” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin
Angaran paling
besar dipastikan akan tersedot untuk pembangunan sarana dan prasarana. Jika jadi dilaksanakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ditaksir
akan menghabiskan biaya sedikitnya Rp 466 triliun.
Anggaran tersebut bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak
swasta. Hal itu bertujuan untuk menekan anggaran.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mengatakan alokasi dana belum bisa masuk rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam waktu dekat. Mengingat rencana pemindahan ibu kota juga masih dalam tahap kajian.
“Jadi (tahapannya) memilih, menentukan, baru perencanaan. Ini masih tahap kajian. APBN itu kalau jelas perencanaannya, kalau belum ada perencanaannya ya bagaimana mau masuk APBN,” kata JK kepada wartawan di kantornya, Jakarta. Menurutnya, rencana ini harus melalui pertimbangan mendalam, khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meyakinkan, lokasi pemindahan ibu kota tidak tak akan mengusik luasan hutan lindung.
“Wilayah (target lokasi) tersebut kosong jadi tidak akan mengganggu luas hutan lindung. Tidak akan berubah (luasnya) dengan adanya ibu kota,” ucap Bambang.
Komitmen ini, kata Bambang, juga berlaku bagi nasib
masyarakat sekitar yang sudah ada di Kalimantan. Ia menyebutkan pembangunan ibu
kota baru juga tidak akan mengganggu penduduk sekitar sehingga meminimalisir
kehadiran konflik agraria. (im)
