IM.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Matalitti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mojokerto, Selasa (24/12/2019. Dalam kesempatan yang digelar di kediaman tokoh pemuda Ayub Busono Listyawan, Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, La Nyalla menyerap banyak aspirasi masyarakat.
Ini merupakan kunker pertama La Nyalla ke Mojokerto sebagai Ketua DPD RI yang dilantik pada 2 Oktober 2019 lalu. Ayub Busono Listiyawan selaku tuan rumah mengaku bangga bisa dipercaya menyambut dan menjamu kunker Ketua DPD.
Secara khusus, Ayub menyampaikan pandangannya terkait iklim ekonomi di Kabupaten Mojokerto yang menjadi daerah penyangga industri di Surabaya dan sekitarnya.
“Kami siap membuka peluang industri di Kabupaten Mojokerto. Kami yakin hal tersebut akan membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Kami juga tetap komitmen menjaga ekosistem lingkungan,” kata Ayub dalam sambutannya.
Sementara tiga orang perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada La Nyalla untuk diteruskan ke pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur. Aspirasi masyarakat tersebut antara lain berkaitan dengan perijinan tambang (galian C), masalah upah buruh, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto dan pertanian.
“Kami mohon kewenangan ijin tambang di Kabupaten Mojokerto yang dikelola provinsi dikembalikan ke daerah (pemkab). Akan lebih baik kalau perijinan dan pengelolaannya ditangani daerah,” ujar kata Makhroji mewakili organisasi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan dari serikat buruh menyampaikan aspirasinya ihwal kebijakan upah. Menurut perwakilan ini, kebijakan penetapan upah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, memang sudah tepat. Tetapi hal itu hanya mengakomodasi kebutuhan hidup pekerja yang masih lajang.
“Kami para buruh menginginkan agar PP itu juga memperhatikan pekerja yang sudah berkeluarga, seharusnya ada tunjangan untuk anak istri. Kami harap Ketua DPD bisa menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” harapnya.
Selain itu, ia juga mempersoalkan kesenjangan besaran upah antara di ring satu dengan daerah lain di luar ring satu. Hal ini menurutnya, juga menjadi masalah yang harus dicarikan formula yang tepat dan adil.
“Disparitas upah antara ring 1 dengan daerah lain ini menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu juga menjadi alasan perusahaan untuk memindahkan produksinya (pabrik) ke luar daerah ring 1,” tandasnya.
Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi yang ikut hadir dalam kunker tersebut juga berkesempatan menyampaikan sejumlah agenda pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Pungkasiadi hadir bersama Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno, Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, beberapa anggota DPRD dan jajaran Forkopimda.
“Kita ingin menggerakkan perekonomian masyarakat. Kami menilai, pembangunan fisik harus imbang dengan pembangunan SDM seimbang. Ada beberapa usulan ke pusat yang belum clear, jadi kita sampaikan ke DPD RI ini untuk diteruskan ke DPR RI,” papar Pungkasiadi.
Menanggapi sejumlah masukan dan aspirasi dari masyarakat maupun Plt Bupati, Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti berjanji akan menyampaikannya ke pemerintah pusat. Ia menyampaikan DPD memang bertugas menyerap aspirasi masyarakat di daerah, tapi tidak memiliki wewenang mengeksekusi.
“Kewenangan untuk meluluskan aspirasi dan merealisasikan programnya adalah pihak eksekutif,” jelas La Nyalla Matalitti.
Tetapi begitu, mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur ini menegaskan, akan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat daerah di Gedung Senayan. Untuk itu, pihaknya tidak membatasi bentuk dan jumlah aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat kepada dirinya langsung maupun ke senator lain.
“Selain dari apa yang disampaikan tadi (usulan pembangunan) secara tatap muka hari ini, saya juga minta ada yang tertulis. Supaya bisa saya bawa untuk dipertimbangkan di Senayan,” kata La Nyalla Mattalitti. (im)
