Beranda Politik Birokrasi Birokrasi Bupati Pungkasiadi dan 71 Petahana Pilkada Bakal Disanksi Jika Kembali Melanggar

Bupati Pungkasiadi dan 71 Petahana Pilkada Bakal Disanksi Jika Kembali Melanggar

11 September 2020

927

Tiga Calon Petahana — Tiga kepala daerah petahana pada Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur yang ditegur Kemendagri karena melanggar protokol kesehatan.

IM.com – Jumlah calon petahana di Pilkada Serentak 2020 yang mendapat teguran tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertambah menjadi 72 kepala daerah, termasuk Bupati Mojokerto Pungkasiadi. Mereka terancam sanksi tegas apabila mengulangi pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan tahapan pilkada.

Jumlah 72 kepala daerah yang mendapat surat teguran keras dari Kemendagri tercatat hingga Kamis (10/9/2020) kemarin. Mereka terdiri dari satu gubernur, 35 bupati, lima wali kota, 26 wakil bupati, dan 5 wakil wali kota.

“Jumlah ini meningkat drastis dibanding dua hari lalu yang baru mencapai 53 daerah,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga dikutip dari siaran pers di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Baca Juga :

Dari 72 kepala daerah itu, hanya tiga orang yang menjabat di wilayah Jawa Timur yaitu Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Ketiganya sudah mendapat surat teguran yang dilayangkan Kemendagri melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada gelombang pertama pada Senin (7/9/2020).

Saat itu kepala daerah yang mendapat teguran masih 53 orang (sebelumnya diberitakan 51 kepala daerah yang mana tiga pasangan petahana dianggap satu paket). (Baca: Pendaftaran Bapaslon Marak Konvoi, Kemendagri Tegur 51 Kepala Daerah).

Para calon kepala daerah petahana itu ditegur karena melakukan pelanggaran yang sama terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Yakni menggerakkan pendukung berjumlah besar atau melakukan konvoi yang menimbulkan kerumunan massa saat mendaftar ke KPU.

Hanya Bupati Klaten Sri Mulyani yang ditegur karena melanggar kode etik. Sebelumnya, Sri telah mendapat sanksi dari Kemendagri karena memasang stiker wajahnya pada bingkisan Kementerian Sosial untuk korban korona pada akhir April lalu.

Kastorius menegaskan, para kepala daerah yang kembali maju di Pilkada serentak 2020 itu akan mendapat sanksi lebih tegas jika masih melakukan pelanggaran terkait protokol kesehatan. Menurutnya, hal ini sudah sesuai ketentuan undang-undang dan Peraturan KPU.

“Opsi sanksi itu mulai dari penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya penjabat sementara (Pjs) langsung dari pusat,” ujar Kastorius.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewacanakan sanksi terberat bagi calon kepala daerah petahana yang melanggar protokol kesehatan, yakni didiskualifikasi dari pencalonan. Ia mengusulkan agar sanksi itu diatur dalam PKPU.

“Kami juga sudah sampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi. Itu bisa saja terjadi misalnya dengan membuat PKPU atau yang lainnya yang diperlukan,” kata Tito saat melakukan konferensi pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus terkait Pilkada 2020 di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2020) lalu.

Meskipun demikian, kata Tito, saat ini yang paling diutamakan adalah sosialisasi PKPU Pilkada Serentak 2020 yang mengatur soal protokol kesehatan.

Sementara Bupati Pungkasiadi dalam sebuah kesempatan kepada wartawan mengaku belum menerima surat teguran dari Kemendagri. (im)

Daftar 72 Kepala Daerah Petahana Pilkada yang Ditegur Kemendagri Karena Melanggar Protokol Kesehatan: