IM.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan kerjasama BUMDes dengan PT Pertamina (Persero) harus dilakukan secara langsung tanpa pihak ketiga atau vendor. Dengan begitu, kemitraan bisnis tersebut akan memberi keuntungan untuk kepentingan masyarakat desa.
Penegasan itu disampaikan Mendes PDTT saat mengunjungi BUMDes Berkah Asri, Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (3/9/2021). Abdul Halim menyatakan, kerjasama antara BUMDes dengan Pertamina harus disertai dengan klausul kesepakatan yang jelas dan rinci.
“Saya sudah sampaikan ini ke Pak Erick Thohir (Menteri BUMN),” tegas Abdul Halim.
Dalam kunjungan itu, Menakertrans didampingi sang istri, Nyai Lilik Umi Nasriyah, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Harlina Sulistyorini, Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa dan pejabat desa Padangsari serta para pendamping desa. Menurut Halim, Pertashop sebagai salah satu usaha BUMDes hasil kerjasama dengan PT Pertamina sangat potensial untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di level desa.
“Pokoke (pokoknya) kerjasama antara BUMDes dengan Pertamina jangan ada vendor atau tangan-tangan lain,” tandasnya.
Lebih jauh, Halim Iskandar berharap BUMDes juga dapat berperan sebagai konsolidator untuk meningkatkan usaha warga. Ini sejalan dengan fungsi dan misi awal pendiriannya yaitu mengerek perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“BUMDes jangan sampai mematikan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat di desa,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.
Selain itu, Gus Halim menjelaskan bahwa pertanian adalah sektor paling aman selama masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional yang paling cepat ada di level desa.
“Pertanian kan pasti di desa makanya kita berupaya ada pemulihan ekonomi nasional level desa yang juga diikhtiyari lebih maksimal lagi pada level desa,” tutur kakan kandung Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar ini.
Wakil Bupati Muhammad Albarraa, menguatkan pendapat Menakertrans. Wabup meyakini bahwa BUMDes akan membawa kemanfaatan berlanjut bagi warga masyarakat jika mampu dikelola dengan baik.
“Bumdes ini kan padat karya, tenaganya juga menyerap dari masyarakat desa. Jika berjalan baik, insyallah akan meningkatkan kesejahteraan warga. Untuk Pertashop, Kemendesa dan Pertamina sudah ada komitmen memperbaiki MoU, supaya nanti tidak merugikan masyarakat. Laba yang diterima BUMDesa juga bisa full nantinya,” terang Wabup Albarraa.
Sementara Kades Padangasri, Bahaudin, menjelaskan, sejauh ini ada beberapa kendala yang masih terjadi pada pengelolaan Pertashop BUMDesa Padangsari. Beberapa di antaranya adalah pengiriman logistik BBM yang kadang telat, serta keinginan untuk memiliki alat modular secara mandiri yang bernilai sekitar Rp 250 juta.
“Kendala saat ini adalah pengiriman yang terkadang ada telatnya. Kami pesan sekitar 1.000 liter, dan itu juga harus inden. Modular Pertashop ini kapasitasnya bisa menampung sekitar 3.000 liter. Kami ingin juga suatu saat nanti bisa mandiri untuk modular itu, agar laba kami juga bisa full. Harganya modularnya sekitar Rp 250 juta. Harapannya agar ini bisa diberikan solusi,” jelasnya. (im)
