IM.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menyinggung acara Festival Anak Sholeh 2022 rawan menimbulkan eksploitasi dan tindakan kekerasan terhadap anak.
Acara Festival Anak Sholeh Tahun 2022 mendapat sorotan tajam dari Komisi DPRD dalam Rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (9/11/2022). Menurut dewan, agenda yang diselenggarakan Ikatan Guru TK (IGTK) Muslimat NU itu malah kontraproduktif bagi perkembangan mental anak.
“Acara ini bisa termasuk kategori eksploitasi, bahkan kekerasan terhadap anak,” tandas Anggota Komisi III DPRD Nuryano Sugiharjo SH dalam RDP dengan Panitia Festival Anak Sholeh 2022 di gedung dewan, Rabu (9/11/2022). Agenda ini juga dihadiri Kepala Dinas P dan K Amin Wahid.
Berdasar UU Karena definisi kekerasan terhadap anak, lanjut Nuryano, bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga mental. Penjelasan tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
“Menurut informasi yang kita dapat, ketika acara itu ada beberapa anak setelah acara itu, besoknya banyak yang tidak masuk sekolah. Entah karena sakit atau kelelahan. Itu termasuk kekerasan terhadap anak secara psikis dan mental,” tukasnya.
Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan, anggota Komisi III banyak menerima laporan dari para orang tua wali murid. Selain itu, pihaknya juga sudah memantau langsung jalannya acara melalui video streaming.
“Penjelasan Ketua Panitia tadi agak berbeda dengan laporan dari para orang tua wali murid dan apa yang kita lihat melalui live streaming. Pada saat itu melihat suasana yang panik, mungkin anak-anak sudah waktunya makan kok tidak makan, sudah saatnya tidur atau kecapean. Sehingga terdapat kepanikan dari orang tua dan meyampaikannya kepada anggota Komisi III,” terangnya.
Namun beruntung, peristiwa yang tidak mengenakkan selama rangkaian acara Festival Anak Sholeh tidak sampai menimbulkan korban parah. Kendati demikian, Nuryano meminta panitia, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian meresahkan seperti itu tidak terulang.
“Ini beruntung sekali, meskipun viral tapi tidak sampai ada yang menjadi korban. Seandainya ada korban seperti di Kanjuruhan, bagaimana panjenengan nanti, harus bertanggung jawab ke pihak berwajib (hukum),” ujarnya.
Terkait polemik keterlambatan Walikota Ika Puspitasari yang dituding sebagai biang kegaduhan, Nuryano menyesalkan pihak protokoler Pemkot tidak hadir dalam RDP kali ini. Padahal, keterangan dari pegawai yang menyusun agenda Ning Ita –sapaan karib walikota-, akan semakin menjernihkan persoalan jika memang terjadi kesalahpahaman atau kesalahan komunikasi.
“Kemungkinan adanya miss komunikasi antara protokoler dengan panitia. Sehingga ibu walikota telat dan sebagainya. Kalau protokolernya datang, kita enak bisa konfrontir,” ujarnya. Namun pihaknya tetap akan mengagendakan RDP lanjutan dengan menghadirkan protokoler.
“Sebetulnya kalau pada hari ini itu ada protokoler ini bisa clear dan RDP ini maksimal,” imbuhnya.
Sebelumnya dalam RDP ini, panitia penyelenggara membenarkan Walikota Ika Puspitasari molor datang ke acara. Tetapi mereka juga menyangkal ada peserta anak-anak siswa PAUD dan TK sampai pingsan karena keterlambatan itu.
Ketua Panitia Festival Anak Sholeh Mihayah Laila Wardha dari PGTKM menjelaskan, rundown acara dimulai pukul 08.00 hingga selesai paling lambat pukul 10.00 WIB. Namun Ika Puspitasari yang diagendakan memberi sambutan selaku walikota sekaligus maupun Ketua Muslimat NU Kota Mojokerto pukul 09.30 WIB tak kunjung hadir hingga melebihi waktu yang ditentukan.
Baca: Panitia Festival Anak Sholeh Benarkan Ning Ita Molor
Anggota Komisi III lainnya, Miftah Aris Zuhuri menguatkan pendapat Nuryanto soal adanya kecenderungan eksploitasi terhadap anak dalam acara Festival Anak Sholeh 2022. Menurutnya, tindakan meminta anak-anak yatim berdiri hingga diberikan santunan di depan banyak orang dan anak seumuran, justru berpotensi menjatuhkan mentalitas mereka.
“Ngapunten (maaf) melihat anak-anak yatim diberdirikan di depan, di kasih sumbangan dan sebagainya, bisa berdampak buruk pada mereka. Anak-anak ini dalam masa aktif dan perkembangan mental krusial seharusnya diedukasi dengan baik, jangan malah dibuat tontonan,” selorohnya.
Senada dengan Nuryanto, Miftah pun mewanti-wanti agar pemerintah dan penyelenggara pendidikan agar tidak lagi mengadakan agenda apapun yang berpotensi melakukan tindakan eksploitasi anak. Apalagi dibalut kegiatan yang seharusnya bertujuan mengasah kreativitas anak-anak.
“Apapun namanya, bentuknya kami titip pesan ke semua pihak, jangan sampai ada lagi kegiatan seperti itu. mereka memang benar benar fakir miskin. Jangan dieksploitasi seperti itu,” tegasnya.
Selanjutnya, Miftah juga menyinggung tata tertib agar panitia dan peserta menjaga kebersihan Aula MPP Gajah Mada yang membuat anak-anak tidak boleh membawa bekal makanan di dalam ruangan. Meski bertujuan baik, tetapi ia mengkritik keras aturan itu karena justru berpotensi menimbulkan permasalahan pada diri peserta anak.
Politisi Partai Amanat Nasional itu juga menyayangkan Kadis P dan K Amin Wachid yang menekankan agar panitia dan peserta jangan sampai membuat kotor tempat yang sudah dipinjamkan kepada mereka.
“Aula Gedung MPP ini milik rakyat, untuk kita semuanya, kalau memang kotor yang dibersihkan, itu justru bisa mengedukasi anak-anak. Jangan malah memberikan larangan yang akhirnya menahan aktualisasi anak,” tandasnya.
Demikian pula untuk konsumsi acara. Ia mengkiritik aspek konsumsi yang diberikan kepada anak-anak hanya berupa snack. Sebab, sudah ada imbauan agar mereka sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke lokasi acara.
“Anak itu ya harus dikasih nasi lah, jangan snack. Ketika panjenengan menyampaikan bahwa jam 6:00 anak harus makan, kita tidak tahu apakah setiap anak benar-benar mengikuti arahan itu dengan makan terlebih dahulu sebelum berangkat atau tidak. Jadi semua ini menjadi bahan evaluasi kami lah kalau bisa dikasih nasi,” tukasnya.
Puncak Festival Anak Saleh Tahun 2022 digelar Ikatan Guru TK (IGTK) Muslimat NU Kota Mojokerto di lantai 4 Aula MPP Gajah Mada Kota Mojokerto, Sabtu 5 November 2022 lalu. (im)
