IM.com – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat kerja daerah (Rakerda). Forum ini membahas Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor.
Rakerda dilaksanakan di Hotel Arayana Trawas, Jumat (25/11/2022). Pada kesempatan itu Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati meminta seluruh stakeholder agar meningkatkan sinergitas dalam mendukung program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mojokerto.
“Percepatan penurunan stunting ini merupakan program nasional. Kami di daerah pun tidak bisa bekerja sendiri. Melalui Rakerda ini, saya mita tolong seluruh stakeholder terkait juga turut berperan aktif, bersama-sama mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.
Bupati Ikfina menyampaikan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), balita yang dinyatakan stunting 27,4 persen. “Angka ini kalau dikalikan dengan jumlah balita di Kabupaten Mojokerto, ada sekitar 90 ribu lebih yang dinyatakan stunting. Data ini butuh kita sinkronkan lagi, karena data dari Dinkes Kabupaten Mojokerto, balita tercatat stunting sekitar 80 ribuan,” ungkapnya.
Untuk melakukan penanganan terhadap stunting ini, Ikfina menyebut, data adalah hal utama yang paling penting. Dengan berbekal data yang akurat, lanjut Ikfina, petugas di lapangan pun bisa melakukan penanganan stunting dengan tepat sasaran. “Maka dari itu, data ini harus kita verifikasi dulu sampai valid, sehingga data yang kita pegang ini benar-benar valid,” tuturnya.
Bupati Ikfina juga menjelaskan, untuk menangani stunting di Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Pihaknya juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membangin aplikasi berbasis digital untuk penanganan stunting.
“Kami juga sudah membentuk aplikasi untuk penanganan stunting ini. Untuk DP2KBP2 juga tolong segera mengeluarkan buku pedoman penanganan stunting, agar kader-kader di TTPS desa juga bisa melakukan penanganan stunting sesuai dengan pedoman yang sudah ada,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, Ludfi Ariyono mengatakan, program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN.
“Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas,” jelasnya.
Dua tahun terakhir ini, tepatnya 2020 sampai dengan sekarang, lanjut Ludfi, merupakan tahun yang sangat berat bagi bangsa Indonesia dan bahkan juga dunia untuk bertahan dalam situasi Pandemi Covid-19. “Dalam kondisi seperti ini, pencapaian program Bangga Kencana tahun 2022 harus tetap dijaga kestabilannya dalam rangka pencapaian program Bangga Kencana,” katanya.
Tentunya, hal ini berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder kabupaten/kota sampai dengan tingkat lini lapangan, dan tentunya peran dari mitra kerja semuanya.
“Kami sadari masih banyak yang harus segera dibenahi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, salah satunya dengan melakukan akselerasi dan kolaborasi inovatif,” ungkapnya.
Ludfi menambahkan, perpaduan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha dan media harus dapat disinergikan untuk membangun program Bangga Kencana secara bergotong royong. Terutama dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis program Bangga Kencana di Tahun 2022.
Dalam agenda Rakerda Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor ini, hadir juga Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Shofiya Hana Al Barra sebagai salah satu narasumber. (im)
