IM.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggagas pendirian Bank Pangan di seluruh kantor kepengurusan mulai DPP hingga DPRa tingkat ranting atau kelurahan/desa. Bank pangan sebagai upaya partai tersebut untuk membantu masyarakat dalam menghadapi ancaman krisis pangan.
Gagasan tersebut disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat berkunjung ke plant PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (25/11/2022). Implementasinya, Bank Pangan akan menghimpun berbagai makanan siap konsumsi dari para kader dan pengurus PKS maupun orang-orang kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat.
“Makanan jadi yang siap dikonsumsi. Bentuknya bermacam-macam, bisa nasi, buah-buahan dan roti. Ide ini sudah mulai dilaksanakan di tingkat DPP, saat ini kami sedang mensosialisasikannya di DPW dan DPD sampai DPRa,” kata Ahmad Syaikhu kepada httpsinilahmojokerto.com di kantor PT PRIA, Jumat (25/11/2022).
Menurut Syaikhu, ide mendirikan Bank Pangan tercetus dari keinginan PKS untuk membantu masyarakat dan negara dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Merujuk analisa para ekonom, ia menyebut, potensi krisis itu terjadi akibat sejumlah faktor, di antaranya situasi perekonomian global yang tidak menentu yang bisa menimbulkan resesi ekonomi.
“Banyak ekonom yang memprediksi bakal terjadi krisis pangan dampak resesi yang disebabkan situasi global seperti perang Rusia dan Ukraina,” paparnya.
Syaikhu mengatakan, partainya mendorong pemerintah untuk menjadikan Bank Pangan PKS ini sebagai percontohan untuk menghadapi ancaman krisis. Ia menilai, upaya tersebut cukup efektif untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah.
“Karena pendirian Bank Pangan ini menjadi ikhtiar PKS untuk membantu memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Idealnya, pemerintah bisa melaksanakan program seperti Bank Pangan ini untuk menghadapi ancaman krisis pangan,” tuturnya.
Selain itu, Syaikhu menyebutkan, pemerintah juga perlu memperhatikan rantai pasokan makanan dari hulu sampai hilir yang juga bisa menyebabkan terjadinya krisis pangan. Antara lain, mendorong peningkatan produktifitas petani dan menyokong pengelolaan produksi pertanian pasca panen.
“Bagi petani, kalau tidak menguntungkan, apalagi terus merugi, petani akan malas untuk menanam padi atau tanaman pangan lain. Mereka akan beralih ke tanaman komoditas lain, maka itu bisa meningkatkan ancaman krisis pangan,” tandasnya.
Menghadapi ancaman resesi dan krisis pangan ini, Syaikhu mengajak semua pihak untuk berikhtiar sesuai bidang masing-masing untuk memperkuat ketahanan. Bagi petani, pihaknya menyarankan memperbaiki pola tanam dan manajemen pasca panen dengan dukungan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
“Kami juga di DPR berupaya mewujudkan undang-undang bank makanan dan yang lain terkait kebijakan pangan,” tutupnya. (im)
