IM.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan apratur sipil negara (ASN) adalah pelayan masyarakat yang harus bekerja secara profesional, berintegritas dan dengan hati yang ikhlas. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan spiritual dan cara kerja yang konseptual.
Demikian disampaikan Gubernur Khofifah dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Gedung Negara Grahadi, Pemprov Jawa Timur, pada Senin (13/3/2023). Kegiatan ini diikuti Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan para kepala daerah lain di Jatim.
“Kerja-kerja konseptual dan kecerdasan spiritual ini harus saling berseiring. Dalam forum ini mari kita bersama membahas bagaimana kerja konseptual harus seiring juga dengan kecerdasan spiritual,” katanya.
Dalam kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tersebut, juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa. Serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Pejabat JPT Pratama di lingkungan Kementerian PANRB serta diikuti Bupati dan Walikota Se-Jawa Timur, baik secara luring maupun daring.
Pertama, ia menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayan publik adalah Khodimul Ummah atau pelayan masyarakat. Untuk menjadi pelayan masyarakat maka yang dibutuhkan bukan hanya profesionalitas melainkan juga integritas dan hati yang ikhlas.
“Dan yang ingin saya tekankan, melayani masyarakat bukan hanya tugas kedinasan, tapi juga tugas kemanusiaan dan bahkan tugas hambah Allah sebagai kholifah fil ardh sehingga apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai ibadah,” ungkap Khofifah.
Ia kemudian memberikan contoh sederhana terkait keberseiringan antara kerja konseptual dan kecerdasan spiritual. Yaitu memberikan pelayanan dan tidak menyulitkan urusan masyarakat sehingga memberikan kemudahan dan kebahagiaan
Gubernur Khofifah juga menukil hadist. “Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat susah mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia.”
Khofifah mengatakan bahwa Hadits itu merupakan imbauan yang jelas bagi para pelayan publik termasuk ASN untuk tidak mempersulit urusan masyarakat. Karenanya, Gubernur Jatim ini berharap agar para ASN dapat bekerja lebih efektif dan cepat dalam menjalankan tugasnya.
“Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan orang yang menyulitkan urusan masyarakat. Siapa yang memudahkan urusan masyarakat maka semoga yang di langit memudahkan urusan kita semua. Sayangi yang ada di bumi maka yang di langit akan menyayangi kita. Berikan semua kemudahan pada yang menerima layanan kita maka kita akan dimudahkan,” ungkapnya.
Terkait peluncuran KIPP, Gubernur Khofifah menekankan bahwa hal ini penting agar ASN dan birokrasi di Jatim dapat selalu berkembang serta berinovasi. Terutama karena hal ini menyangkut efektifitas pelayanan kepada masyarakat agar berdampak pada kebaikan layanan, tata kelola serta produktifitasnya.
“Forum seperti ini menjadi penguatan bagi kita semua. Kami merasa sedang mendapatkan booster oleh Pak MenpanRB pagi ini. Pak MenpanRB mengajak kita untuk menyatukan pikiran untuk mengakselerasi reformasi birokrasi karena ekosistemnya telah disiapkan oleh kementerian,” sebutnya.
Gubernur Khofifah kemudian memberikan suntikan semangat kepada para pejabat pelayan publik di forum ini dengan mainan tradisional Otok-Otok yang digunakan sebagai penanda launching KIPP.
Khofifah bercerita tentang pertemuannya dengan pembuat mainan Otok-Otok (lato-lato) di Alun-Alun Jombang yang menyanggupi membuat 200 buah hanya dalam 12 jam. Mengingat pembuatan mainan itu sebetulnya memakan waktu 7 hari, maka kreasi tersebut menjadi inspirasi bagaimana percepatan pelayanan akan memberikan efektifitas yang baik.
“Betapa bahwa percepatan peningkatan produktivitas dan efektivitas bisa dilakukan bila ekosistem memungkinkan seseorang terbangun semangatnya dan produktifitasnya,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah menyebutkan strategi Jatim dalam menghadapi ketidakpastian berbagai fenomena global. Ia mengatakan ‘IKI’ (Inisiatif, Kolaborasi dan Inovasi) adalah jawabannya .
“Kami di Jatim ini menekankan pada Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi untuk menghadapi segala tantangan di masa ini. Jadi bagi ketidakpastian fenomena global, maka IKI jawabane. Untuk menjalankan IKI maka para ASN Jatim harus siap menjadi game changer sekaligus menjadi enabler leader,” tutupnya.
Arahan Menteri PANRB
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam arahannya menyampaikan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal.
Dirinya menyampaikan bahwa Kementerian PANRB, telah menyiapkan Peraturan MenPANRB No 1 Tahun 2023. Dimana peraturan ini merupakan pembaruan dari PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Peraturan ini menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN.
“Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai 3 hari agar selesai,” ucapnya.
“Ini juga memungkinkan perpindahan jabatan fungsional tidak terlalu rumit. Jadi tidak satu rumpun pun bisa melakukan mutasi. Ini yang dipercaya Presiden Jokowi mampu membuat birokrasi menjadi lincah,” tambahnya
Azwar Anas mengatakan bahwa problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. Dirinya mencontohkan, bahwa di KemenPANRB dilakukan inovasi jemput bola dengan membuka pelayanan melalui telepon dan daring juga dibantu SDM dari KemenPANRB.
“Ini terbukti efektif karena mampu menurunkan perjalanan dinas ke kantor kami sebesar 85 persen. Jadi dana perjalanan dinas bisa ditekan dan dialihkan untuk pengendalian stunting,” kata Azwar Anas.
Diakhir sambutan, pihaknya menyampaikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, mampu berdampak pada integrasi sistem.
“Tapi dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi. Kita sudah stop itu. Harapannya bisa ada satu sistem (aplikasi) yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap-tiap aplikasi pelayanan publik. Cukup sekai masukan data dan bisa digunakan berulang,” sebutnya.
“Harapannya jika memang ada 1 sistem dalam seluruh inovasi pelayanan publik, Jawa Timur lah pelopornya. Karena Jatim peringkat pertama Tren Top Inovasi Instansi Pemerintah dalam KIPP tahun 2022,” pungkasnya. (im)
