IM.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melirik Kota Mojokerto menjadi daerah percontohan integrasi layanan kesehatan. Minat tersebut seiring banyaknya program digitalisasi dan inovasi, terutama pada layanan kesehatan di kota sejarah dan pariswisata tersebut.
Keinginan menjadikan Kota Mojokerto menjadi perontohan disampaikan Staf Ahli Kemenkes RI, Setiaji saat berkunjung ke Rumah Rakyat, Selasa (11/4/2023). Ia menjelaskan, rencana tersebut sejalan dengan program Kemenkes untuk memperbaiki layanan kesehatan dengan pemanfaatkan digital.
“Kita melihat bahwa Mojokerto banyak sekali program-program digitalisasi dan inovasi khususnya fokus di layanan kesehatan ya. Melihat hal tersebut sepertinya ini bisa jadi daerah percontohan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mulai dari dokter mandiri, layanan primer, sekunder dan penunjang, karena Kota Mojokerto sudah memiliki data dasar yang cukup baik,” ungkap Setiaji.
Setiaji mengagumi kebijakan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari untuk mengembangkan layanan di sektor kesehatan. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut sangat tepat dengan memperbaiki data dasar kesehatan.
“Pendekatan yang dilakukan oleh bu wali ini sangat tepat sekali, tahu siapa yang mau disasar, siapa yang mau diobati, yang mau diintervensi. Tidak hanya itu beliau juga fokus bagaimana anggaran ditingkatkan khususnya di kesehatan yang dua kali lipat dibanding standart minimalnya. Ini luar biasa beliau menaruh perhatian yang cukup besar di bidang kesehatan,” jelasnya.
Kunjungan tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI tersebut diterima oleh Wali Kota Mojokerto Ning Ita didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesppkb) Kota Mojokerto, dr. Farida Mariana, M.Kes, dan Direktur RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, dr. Sulaiman Rosyid, M.M.Kes di Ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat.
“Saya memang konsisten sejak awal terkait satu data, sejak tahun 2019, saya menginisiasi GAYATRI (GerbAng laYanan informAsi terpadu dan terintegRasi) ini, ayok kita harus punya satu data Kota Mojokerto kita awali dari bidang kesehatan,” ungkap Ning Ita.
Dijelaskan lebih lanjut, urusan kesehatan di Kota Mojokerto memiliki porsi anggaran terbesar jika dibandingkan urusan lainnya. Dimana diatas mandatory spending, hingga diatas 20 persen. “Karena porsi anggarannya besar tapi tidak sepadan dengan outcome nya, nanti jadi mubadzir. Makanya saya kawal sendiri Dinas Kesehatan sampai akhirnya GAYATRI waktu itu menang TOP 45, karena saya ingin ini jadi embrionya SATUDATA Kota Mojokerto,” terangnya.
Sebagai informasi, sebelum bertemu Ning Ita, tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI telah terlebih dahulu mengunjungi empat Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kota Mojokerto. (im)
