IM.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengikuti sosialisasi dan asistensi RB Tematik dan perubahan road map reformasi birokrasi 2020-2024 yang digelar Kementerian PAN-RB. Dalam forum tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menekankan agar pelaksanaan reformasi brikorasi bisa berdampak positif langsung bagi masyarakat.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, masih banyak pemda yang penerapan reformasi birokrasinya cukup baik, tetapi kurang memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Ia mencontohkan, daerah yang RB-nya bagus, tetapi angka kemiskinan tinggi.
Menurutnya, hal itu mencerminkan kalau pelaksanaan RB hanya fokus pada aspek administrasi. Demikian arahan Menpan RB dalam acara Sosialisasi dan Asistensi di Gedung BPSDM Jawa Timur, Jalan Balongsaritama, Kota Surabaya, Selasa (11/4/2023).
“Arahan Presiden, kita berkali-kali diminta birokrasi berdampak. Kalau berdampak berarti kesibukan kita harus bisa diukur dampaknya apa,” kata Azwar Anas.
Dalam kesempatan ini, Anas juga menyebut tiga arahan Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi. Antara lain yaitu pertama birokrasi yang berdampak atau dirasakan langsung masyarakat; kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas; dan ketiga, birokrasi yang lincah dan cepat.
Anas juga menyampaikan bahwa dalam birokrasi sangat diperlukan untuk memanfaatkan teknologi. Sebab, apabila tidak memanfaatkan teknologi, maka birokrasi akan terus menambah SDM.
Sehingga, menurtu Anas, digitalisasi sistem menjadi solusi di era kemajuan teknologi informasi ini. Meskipun, ia menegaskan, penerapan digitalisasi tidak selalu harus menambah aplikasi.
“SPBE tidak harus menambah aplikasi dan bukan proyek tetapi menginteroperabilitaskan. Dan setiap inovasi tidak harus dengan aplikasi, karena ribuan aplikasi juga akan menyusahkan rakyat,” terangnya.
Anas menambahkan bahwa dengan SPBE yang bagus juga akan berdampak pada investasi. Ia juga berharap sosialisasi dan asistensi ini akan mendorong kinerja yang berdampak khususnya bagi kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran kami ditempat ini nanti akan mendorong kinerja yang berdampak. Termasuk kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri dan untuk penanganan inflasi,” harapnya.
Sebagai informasi, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang terpilih untuk pelaksanaan sosialisasi karena nilai rata-rata RB-nya relatif baik dibanding kabupaten/kota lain. Turut hadir bersama wali kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo serta Kabag Organisasi Rachmi. (im)
