Ikfina menjelaskan, dalam pelaksanaan APBD hingga pertengahan Tahun 2023, banyak terjadi perkembangan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Dinamika tersebut berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi daerah.
Terutama menyangkut agenda politik Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada, Pemda harus menyiapkan 40 persen anggaran tahun 2023 untuk persiapan pesta demokrasi tersebut.
“Hal tersebut tentunya memerlukan respon kebijakan yang tepat agar tidak mengganggu pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian asumsi pada kebijakan umum APBD tahun 2023,” terangnya.
Selanjutnya, Bupati Ikfina menyampaikan ringkasan perubahan APBD 2023. Dari aspek pendapatan daerah dan belanja daerah.
Pertama, pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2023 semula ditetapkan sebesar Rp 2.506.313.727.464 berubah menjadi Rp 2.578.468.866.048. Angka tersebut atau naik Rp 72.155.138.584.
Kenaikan tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) yang semula ditetapkan sebesar Rp 632.842.772.807 mengalami perubahan menjadi Rp 673.662.919.222. Angka tersebut naik Rp 40.820.146.415 yang terdiri dari:
1. Pajak daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp 395.677.500.000 diproyeksikan menjadi Rp 391.174.190.020 rupiah. Atau turun Rp 4.503.309.980.
2. Retribusi daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp 42.854.603.325 diproyeksikan menjadi Rp 37.804.816.399 . Atau merosot sebanyak Rp 5.049.786.926.
3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan yang semula ditetapkan sebesar Rp 6.066.892.600 diproyeksikan menjadi Rp 10.417.837.280. Atau mengalami kenaikan sebesar Rp 4.350.944.680.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang semula ditetapkan sebesar Rp 188.243.776.882 diproyeksikan menjadi Rp 234.266.075.523. Atau meningkat Rp 46.022.298.641.
