Peran sekolah untuk melakukan reaksi cepat dan tepat pun harusnya diperhatikan. Misalnya dengan cepat memberitahukan kondisinya ke orang tua dan penanganan maksimalnya termasuk jaminan keberlangsungan masa depan anak.
“Dengan itu, diharapkan orang tua cepat tahu dan ada tindakan, kalau memang UKS di sekolah tidak layak ya sudah seharusnya cepat dibawa ke lokasi pengobatan terdekat, agar tidak jadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu bagi orang tua, kasus ini seharusnya jadi pelajaran bagaimana kemudian memperhatikan perkembangan dan perilaku anak, karena hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.
“Terlebih, dari beberapa kasus yang ada, kekerasan itu dilakukan atas dasar ketidaksengajaan namun karena pengetahuan anak akan kekerasan,” tuturnya.
Ia pun mencontohkan salah satu kasus yang terjadi sebelum siswa SD Plus Darul Ulum Jombang terjadi.
“Seperti kasus di SLB itu, anaknya ini tuna grahita namun dia mengonsumsi game online yang berbau kekerasan, dan itu berdampak pada perilaku anaknya yang terdorong melakukan kekerasan,” katanya.
Sedangkan bagi pemerintah, Solahudin menyebut dari tiga kasus itu pelajaran pentingnya adalah bagaimana pengelolaan sekolah tak boleh sembarangan. UKS sebagai unit kesehatan terdekat di sekolah, harus benar-benar dioptimalkan.
“UKS yang ada kebanyakan masih hanya sekadar syarat pelengkap saja untuk penilaian sekolah. Tapi didalamnya cuma ruangan kosong yang isinya balsam dan minyak kayu putih saja misalnya, ini harusnya tidak boleh lagi,” tuturnya.
UKS sebagai klinik dasar, harusnya mempunyai tenaga yang mumpuni dan peralatan standar yang bisa memberikan pertolongan pertama.
“Pengobatan dan penanganan lanjutan tentu fungsi klinik, tapi minimal dengan alat dan fasilitas yang standa, ini bisa mencegah lebih dini pemburukan kondisi,” katanya.
