Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menjelaskan, persentase kemiskinan di Kabupaten Mojokerto saat ini bahkan lebih rendah dibandingkan sebelum masa pandemi Covid-19.
“Angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebesar 9,37 persen pada bulan Maret 2024. Kemiskinan ini lebih rendah dibanding tahun sebelum covid-19”, ujarnya.
Persentase tersebut juga berada di bawah angka kemiskinan Jawa Timur yang masih berada pada angka 9,79 persen.
Laporan tahunan BPS juga mencatat, Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Mojokerto di tahun ini menyentuh Rp. 508.618,-/kapita/bulan, sementara di tahun 2023 Rp. 486.520,-/kapita/bulan. Namun, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto justru mengalami penurunan sebanyak 4.14 ribu jiwa.
“Jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2024 mencapai 108.72 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 4.14 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 112.86 ribu jiwa”, tambahnya.
Perbandingan terbalik diantara GK dan Jumlah penduduk miskin tersebut menjadi sebuah anomali positif. Hal ini dapat membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berhasil menekan dampak inflasi bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Hal tersebut berbanding lurus dengan turunnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mojokerto, yang pada tahun 2023 masih berada di angka 0,40 kini di tahun 2024 turun menjadi 0,19, serta turunnya angka perkembangan kemiskinan ekstrem (KE) sebanyak 0,92 persen.
“Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mojokerto tahun 2024 menurun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,39 persen jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,31 persen”, tambahnya.
Ia juga menjelaskan, persentase tersebut merupakan angka paling rendah jika dibanding wilayah sekitar Kabupaten Mojokerto, seperti Sidoarjo 0,45 ; Kota Surabaya 0,43 ; Kota Mojokerto 0,42 ; dan Jombang 0,40.
Capaian signifikan ini, tak luput dari program dan inisiatif Bupati Mojokerto bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan yang telah dijalankan, seperti Pengurangan Beban Pengeluaran; Peningkatan Pendapatan; Akses Kesehatan dan Pendidikan; dan Pembangunan Infrastruktur.
