IM.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati mendapat apresiasi dari publik atas kinerjanya diberbagai bidang.
Empat kinerja yang diapresiasi publik antara lain, bidang kesejahteraan sosial, perekonomian, politik dan keamanan, hingga penegakan hukum. Ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada awal Juni 2024.
Tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemkab Mojokerto terutama pada bidang kesehatan sosial mencapai 82,4 persen.
Jika dilihat secara lebih detail pada setiap subindikatornya, rata-rata kepuasan tak kurang dari 71,3 persen. Penilaian positif terhadap hal ini ditopang oleh tingginya apresiasi dalam variabel kesehatan dan pendidikan.
Sementara tingkat kepuasan publik dalam hal pelayanan kesehatan mencapai lebih dari 85 persen. Penilaian ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dari keseluruhan subindikator penyusun tingkat kepuasan.
Selain itu, pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi sektor yang paling fundamental dengan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Hal itu merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar atas kesehatan dan pendidikan.
Meskipun demikian, pada bidang kesejahteraan sosial, tingkat apresiasi publik terkait persoalan kemiskinan dan bantuan langsung masih dinilai kurang memuaskan oleh seperempat bagian responden.
Fenomena kemiskinan, juga masalah aliran bantuan sosial, masih menjadi persoalan yang kompleks dan tidak dengan mudah dapat diselesaikan dalam konteks tata kelola kewilayahan oleh pemerintah daerah.
Aspek kedua yang dinilai tinggi adalah perekonomian. Sebesar 80,1 responden menilai puas terhadap kinerja Pemkab pada aspek ini. Subindikator pada bidang ekonomi yang paling mendapat penilaian kepuasan tertinggi menyangkut pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pengembangan pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta koperasi.
Tidak kurang tujuh dari sepuluh bagian responden mengakui bahwa kinerja Pemkab Mojokerto terkait hal ini memang memuaskan.
Dalam urusan perekonomian yang lebih mendasar, seperti pengendalian harga, apresiasi yang diberikan publik jauh lebih kecil, hanya sekitar dari 60 persen responden.
Hal yang tak jauh berbeda juga terbaca pada penilaian kepuasan masyarakat untuk pengembangan pertanian dan peternakan.
Di samping itu, usaha Pemkab Mojokerto dalam menyediakan lapangan pekerjaan tampaknya juga masih mendapatkan tantangan.
Secara statistik, dalam rilis Badan Pusat Statistik untuk Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto terus turun 0,16 persen menjadi 4,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, bahkan tingkat pengangguran terbuka masih menyentuh 5,54 persen atau 33.033 jiwa.
Namun, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah daerah dalam mengurangi masalah pengangguran ini masih diapresiasi oleh lebih dari separuh bagian responden. Ada 44 persen responden lainnya yang menilai tak puas dan berharap ada optimalisasi program dan gebrakan untuk menekan angka pengangguran di Mojokerto.
Selanjutnya, secara umum publik juga menilai positif kinerja bidang politik dan keamanan. Mayoritas responden atau sekitar tiga per empat bagian responden memberikan apresiasi pada Pemkab Mojokerto dalam hal ini.
Jika ditelisik secara lebih mendetail, dalam susunan subindikator kepuasan di bidang politik dan keamanan tersebut, jaminan atas kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, hingga adanya jaminan keamanan yang dirasakan warga dalam keseharian menjadi variabel yang paling tinggi dinilai positif.
Hal ini menandakan adanya ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi, memberikan ide, dan terlibat langsung dalam proses berjalannya pelayanan yang diberikan pemerintahan. Kanal pelaporan warga baik secara langsung dengan platform aduan call center maupun secara digital perlu terus dioptimalkan agar dengan mudah dapat terus diakses dan mendorong keaktifan publik untuk terus terlibat dalam pembenahan pelayanan yang diberikan Pemkab Mojokerto.
Pada aspek keempat, yakni penegakan hukum, secara umum tingkat kepuasan publik menyentuh angka 77,8 persen. Dari sejumlah variabel pengukur dalam bidang tersebut, upaya Pemkab Mojokerto dalam menegakkan peraturan daerah mendapat apresiasi paling tinggi. Tiga per empat bagian responden menilai bahwa penegakan peraturan daerah cukup optimal berjalan.
Sekalipun demikian, upaya Pemkab Mojokerto dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih mendapat sorotan cukup tajam dari publik. Penilaian kepuasan dalam sisi pemberantasan pungli di lingkungan pemerintahan daerah, serta kerja-kerja memberantas KKN hanya diapresiasi enam dari sepuluh responden. Sekitar seperempat bagian responden menyatakan ketidakpuasannya dalam hal tersebut.
Namun, jka ditelisik lebih lanjut, dampak pengoptimalan penyediaan pelayanan dan pembangunan infrastruktur dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan sarana-prasarana fisik, telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam jangka panjang, berbagai langkah strategis pembangunan yang telah dilakukan itu diharapkan pula dapat membangun kemandirian perekonomian di wilayah Kabupaten Mojokerto, baik dalam bentuk investasi besar dengan terbangunnya lapangan pekerjaan maupun kemandirian usaha oleh masyarakat sendiri.
Persoalan besar terkait perekonomian serta kesejahteraan masyarakat tersebut tentulah memiliki kompleksitas dan membutuhkan keselarasan pembangunan lintas sektor. Upaya besar untuk mengurai beragam persoalan wilayah tersebut salah satunya juga telah diturunkan melalui empat program unggulan yang digaungkan oleh Pemkab Mojokerto.
Keempat program unggulan itu berupa peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan UMKM.
Program-program strategis tersebut terlihat saling berkesinambungan dengan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga berfokus pada penyediaan akses layanan kesehatan dan pendidikan serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
Sejalan dengan tingkat kepuasan kinerja, program unggulan terkait layanan kesehatan ini pun mendapat penilaian kepuasan yang cukup tinggi (83,8 persen). Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto juga tecermin dari angka Indeks Kesehatan di wilayah ini yang dirilis Badan Pusat Statistik untuk tahun 2023, yaitu 0,84. Besaran indeks ini sama dengan rata-rata di Provinsi Jawa Timur.
Penilaian yang memuaskan juga diberikan oleh mayoritas responden (82,4 persen) untuk program unggulan Pemkab Mojokerto dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih modern dan berbasis digital. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto pun sejalan dengan terus meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di wilayah ini yang sudah menyentuh 9,11 tahun (BPS, 2023).
Upaya mendorong perbaikan akses keperluan dasar untuk kesehatan dan pendidikan pun diimbangi dengan menghadirkan program pemberdayaan ekonomi untuk pengembangan UMKM. Tidak kurang dari 72 persen responden mengakui puas terhadap program-program unggulan yang menyasar UMKM.
Melalui berbagai aplikasi daring, seperti Tumbas/Tumbas Express, Pemkab Mojokerto berharap UMKM dapat lebih tumbuh progresif dengan mengandalkan teknologi digital. UMKM menempati posisi yang strategis dengan berbagai potensi pengembangan produk dan pasarnya. Di tengah krisis lapangan kerja dan belenggu isu pengangguran, keselarasan pembangunan pada sektor-sektor strategis ekonomi kewilayahan perlu mendorong tumbuhnya UMKM untuk menjadi jawaban kemajuan kemandirian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Namun, di balik semua apresiasi positif itu, masih ada beberapa persoalan yang diharapkan masyarakat dapat diselesaikan di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati.
Masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesehatan, di lingkungan sekitar menjadi hal yang paling banyak ditemukan. Selain itu, masih ada masalah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, dan infrastruktur, seperti air bersih, jalan, dan jalur pedestrian, yang juga mendapat atensi publik paling tinggi sebagai persoalan mendesak yang harus diselesaikan.
Masyarakat mengharapkan, pemerintah lebih memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu harapan yang bisa menjadi solusi bagi masalah ini adalah adanya pelatihan kerja dari pemkab agar kemampuan dan produktivitas masyarakat dapat meningkat dan dapat bersaing dengan pekerja dari luar daerah.
Dalam bidang politik keamanan dan penegakan hukum, masyarakat berharap pemerintah daerah meningkatkan patroli keamanan untuk menjaga kondusivitas wilayah menjelang pilkada. Hal lain yang diharapkan masyarakat pada bidang ini adalah adanya transparansi layanan publik sebagai upaya pencegahan praktik pungutan liar dan korupsi.
Untuk bidang ekonomi, masyarakat berharap tersedianya lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Selain itu, perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan UMKM agar UMKM bisa bersaing di level yang lebih tinggi, serta menjaga harga-harga bahan pokok yang lebih stabil dan terjangkau.
Di bidang kesejahteraan sosial, masyarakat berharap kemiskinan dapat berkurang dan kualitas kesehatan masyarakat bisa lebih baik lagi. Masyarakat berharap pemkab mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas fasilitas alat kesehatan yang tersedia di balai kesehatan dan rumah sakit yang ada di Mojokerto.
Masih ada sekitar tiga bulan bagi Pemkab Mojokerto untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memberikan bukti yang lebih nyata. Diharapkan dengan ini, masyarakat akan dapat mengalami peningkatan kualitas kehidupan, lebih sejahtera, dan menikmati pembangunan yang dilakukan pemkab selama ini. (ima/uyo)
Sumber: Litbang Kompas
