IM.com – Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Penghargaan UHC kategori utama ini diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kriteria, capaian UHC lebih dari 98 persen.
Tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah lebih dari 80 persen, serta tidak memiliki tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sampai dengan tahun 2023.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro di Krakatau Grand Ballroom, TMIII, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).
Pada bulan Juli Pemkot Mojokerto juga meraih penghargaan Anugerah Merdeka Belajar sebagai Pemda Transformatif pada kategori Transformasi Pembelajaran, dari Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI pada bulan Juli lalu.
“Ini membuktikan bahwa kesehatan dan pendidikan menjadi clarity of vision kami untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami terus berkomitmen bagaimana memberikan layanan terbaik, dan merata kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Sehingga semua mendapatkan akses yang sama terhadap perawatan kesehatan maupun pendidikan,” ungkap Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro.
Sejak 2017 Kota Mojokerto telah meraih predikat UHC. Per satu Agustus 2024 capaian JKN sudah mencapai 102.16 persen, dengan total capaian 144.853 jiwa dari 141.790 penduduk. Sementara tingkat keaktifan peserta 89.97 persen.
Selain memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota Mojokerto juga telah memberikan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW, tenaga keagamaan, dan kelompok rentan.
Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan kepesertaan JKN hingga 100 persen, menggunakan pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iuran, serta memastikan adanya monev secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.
“JKN KIS di Indonesia saat ini telah menjangkau 275 juta jiwa, dengan lebih dari 98 persen dari total penduduk, ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang baik antara BPJS Kesehatan, Kementerian/Lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemda harus terus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN KIS, termasuk pekerja informal,” tutur Ma’ruf Amin.
Ia harap penghargaan UHC ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya sekaligus menjadi contoh baik bagi pemda yang belum menerima penghargaan.
“Mari bersama-sama kita dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi masyarakat,” pungkas Ma’ruf Amin. (uyo/rep)
