IM.com – DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna penyampaian kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna pembahasan kebijakan umum APBD 2025 tersebut, untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi melalui implementasi green economy dan penguatan kerjasama antar daerah.
Di dalam KUA plot anggaran untuk pendidikan dipatok sebesar 20 persen. Karena sektor ini menjadi prioritas penggunaan anggaran APBD 2025.
“Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang pendidikan. Pengguaan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah,” ujar Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) APBD tahun anggaran 2025, Wahju Nur Hidajat, Selasa (20/8/2024).
Selain itu, belanja daerah juga dipergunakan untuk memenuhi gaji dan tunjangan, iuran kesehatan, hingga pemeliharaan kendaraan.
“Untuk gaji dan tunjangan, iuran kesehatan, belanja premi jaminan kecelakaan dan kematian, listrik, telepon dan internet, pemeliharaan kendaraan, bahan bakar pembangkit listrik, program pemerintah pusat yang dibebankan kepada APBD,” jelasnya.
Meski begitu, belanja daerah harus memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan berdasarkan sumber dana belanja SKPD, mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemkot dan fasilitas bantuan keungan.
“intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah serta efisiensi belanja diseluruh perangkat daerah yang disesuaikan dengan program prioritas,” pungkas Wahju. (ima/rf)
