IM.com – DPRD Kota Mojokerto memberikan catatan dan rekomendasi prioritas dan plafon (PPAS) tahun anggaran (TA) 2025.
Catatan pertama yaitu, pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat belum diakomodir dalam PPAS TA 2025.
“Pemerintah Kota harus segera mengkaji dan mengakomodir pokok pikiran DPRD, untuk memastikan anggaran mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mendukung pembangunan yang efektif,” kata Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) APBD TA 2025, Wahju Nur Hidaj16
Target pendapatan daerah Kota Mojokerto untuk tahun 2025 mengalami penurunan sebesar lebih dari Rp173 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Seharusnya Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh terhadap target pendapatan ini dan mencari solusi untuk memitigasi dampak penurunan tersebut,” kata dia.
Pembangunan fisik di Kota Mojokerto sudah berjalan baik. Namun, untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik, perlu dilakukan pengalihan fokus ke pembangunan non-fisik.
“Pemerintah kota harus memperhatikan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan non-fisik guna mencapai keseimbangan yang optimal dalam pembangunan kota,” jelas Wahju.
Ketiadaan alokasi yang memadai untuk kepentingan langsung masyarakat dapat mengurangi dampak positif dari program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami merekomendasikan agar pemerintah kota meninjau kembali alokasi anggaran dan meningkatkan proporsi dana yang digunakan untuk program dan proyek yang memberikan manfaat langsung bagi Masyarakat,” jelasnya.
Terdapat 2 prioritas yang diakomodir, padahal ada 8 prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan. Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Pemkot harus bisa memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan mencakup seluruh 8 prioritas pembangunan nasional,” kata dia.
Dalam hal program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, hanya dilakukan di Kelurahan Miji dari total 18 Kelurahan yang ada.
“Kita rekomendasikan agar pemkot harusnya memperluas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ke seluruh kelurahan, bukan hanya di Miji,” jelasnya.
Program penunjang dalam prioritas pembangunan nasional jauh lebih besar dibandingkan dengan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pemkot perlu meningkatkan proporsi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat,” tutur Wahju menambahkan.
Sektor pendidikan non formal memerlukan perhatian dalam memastikan kurikulum yang sesuai dan efektif.
“Sehingga mengembangkan dan menetapkan kurikulum yang komprehensif untuk sektor pendidikan non-formal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan,” kata Wahju.
Kesejahteraan guru non ASN yang belum optimal dapat mempengaruhi motivasi, kinerja, dan kualitas pengajaran yang diberikan.
“Kami merekomendasikan agar pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan kesejahteraan guru non ASN, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya,” jelasnya.
Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2025, disebutkan bahwa perlu memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Pemkot harus bisa menyusun rencana rinci tentang bagaimana kegiatan pengelolaan sampah akan diintegrasikan dengan aspek ekonomi, termasuk strategi untuk menciptakan nilai tambah, model bisnis, dan indikator keberhasilan,” ungkapnya.
Pemberdayaan perempuan, terutama dalam hal pengarusutamaan gender, sangat penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam implementasi program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
“Kami merekomendasikan agar pemerintah kota meningkatkan upaya dalam pemberdayaan perempuan dengan fokus pada pengarusutamaan gender melalui program yang komprehensif, pelatihan, dan dukungan kebijakan,” kata Wahju memungkasi. (ima/rf)
