IM.com – Debat publik kedua pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto, berlangsung lebih dinamis, pada Sabtu (2/11/2024) siang. Tercatat, ada lima aspek yang menjadi poin perdebatan sengit antara paslon Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi (Gus Dulloh) atau Idola dengan pesaingnya, Muhammad Albbara (Gus Barra)-Muhammad Rizal Octavian disingkat Mubarok.
Kedua paslon berdebat cukup sengit, terutama soal pertumbuhan ekonomi dan penerapan digitalisasi untuk tata kelola pemerintahan bersih, transparan, akuntabel. Debat kedua dipandu oleh moderator melalui pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan tim panelis dari akademisi dan profesional.
Pada sesi pertama, kedua paslon memaparkan visi misi dan program masing-masing yang sesuai dengan tema ‘Permasalahan, Tantangan, dan Strategi dalam Memajukan Daerah Kabupaten Mojokerto’.
Paslon nomor 1 Ikfina-Gus Dulloh, memaparkan visi yang selaras dengan akronimnya yakni “Mewujudkan Kabupaten Mojokerto menjadi Kabupaten Idola (Inovatif, Dedikatif, Optimal, Lestari, dan Amanah)”. Berbekal visi tersebut, paslon Idola berkomitmen memajukan Kabupaten Mojokerto melalui pendekatan inovatif, penuh dedikasi, memanfaatkan sumber daya lokal.
“Berusaha memberikan pelayanan publik terbaik, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan memastikan kondisi keamanan,” kata cabup nomor urut 1 Ikfina Fahmawati.
Dalam memetakan strategi menghadapi tantangan dan permasalahan di Kabupaten Mojokerto, paslon Idola menilai ada beberapa hal yang diperlukan. Pertama, tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, partisipatif dan melayani.
“Kedua, sumber daya manusia yang berkualitas dan pengembangan ekonomi baru, meningkatkan investasi dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” papar Cabup petahana ini.
Tak mau kalah, paslon nomor 2, Gus Barra dan Rizal Octavian juga menyajikan visi yang sesuai dengan tagline-nya yakni Mubarok yang artinya bertabur keberkahan. Dengan visi itu, pasangan ini akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto bisa terpenuhi.
“Kami punya program yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto yaitu mememindahkan pusat pemerintahan. Kami yakin, perpindahan ini akan menciptakan pusat ekonomi baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Gus Barra.
Digitalisasi untuk Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Tensi debat menjadi naik ketika membahas program digitalisasi dalam tata kelola birokrasi dan pelayanan publik. Meski kedua paslon sepakat menerapkan teknologi informasi dalam setiap aspek, tetapi ada beberapa isu yang memantik perdebatan sengit.
Perdebatan meruncing dalam sesi pertanyaan dan tanggapan soal komitmen dan langkah konkret paslon untuk memastikan sistem birokrasi Pemkab Mojokerto dapat berjalan efisien, transparan dan responsif. Pertanyaan ini ditujukan kepada pasangan nomor urut 2.
Paslon nomor urut 2 yang mendapat giliran menjawab pertanyaan tersebut menekankan pada pentingnya penerapan digitalisasi dalam setiap aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Cabup Gus Barra menegaskan, pasangan Mubarok akan memastikan seluruh OPD hingga pemerintahan desa mempunyai platform digital untuk memantau kinerjanya dan menerima pengaduan masyarakat.
“Kita pastikan semua OPD bahkan sampai tingkat kepala desa harus punya platform digital. Karena ini sarana paling efektif dan efisien untuk bisa mengontrol apa saja yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah, semua masyarakat bisa mengawasi dan melayangkan aduan langsung,” kata Gus Barra.
Jawaban ini langsung ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Cabup petahana Ikfina Fahmawati menyatakan, semua yang dipaparkan kandidat pesaingnya tadi sesungguhnya sudah dilakukan oleh Pemkab Mojokerto di bawah kepemimpinannya tiga tahun terakhir.
“Digitalisasi untuk transparansi pemerintahan ini sudah kita lakukan melalui SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, juga sampai kepala desa. Hanya masih perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya. Semua sudah ada indikatornya, nilai ukurnya,” ucap Ikfina.
Menurut Ikfina, pada tahun 2021, indeks SPBE Pemkab Mojokerto 2,71. Dan angka tersebut naik menjadi 3,53 di tahun 2023.
“Angka tersebut lebih tinggi dari Indeks SPBE nasional yang sebesar 2,79,” ungkapnya.
Namun, penerapan SPBE itu langsung dikritik tajam oleh Gus Barra dalam sanggahan atas tanggapan paslon nomor urut 1. Wakil Bupati Mojokerto, pendamping Bupati Ikfina Fahmawati di periode pertama itu menilai, implementasi sistem tersebut jauh panggang dari api atau tidak sesuai harapan.
“Banyak platform-platform digital itu yang tidak maksimal. Saya ini juga pelaku yang ada di dalam pemerintahan, bahkan mencoba masuk langsung sebagai pengguna seperti aplikasi pengaduan masyarakat, Damar Mojo, dan itu terlalu ribet, tidak responsif. Sehingga banyak aduan yang tidak mendapat respon,” ungkapnya.
Rupanya, kritik Gus Barra tadi masih berbuntut. Pada kesempatan menjawab pertanyaan yang lain, Ikfina menyinggung operasional Damar Mojo yang dikitik terlalu berbelit dan tidak responsif karena adanya ketentuan dari pemerintah pusat.
“Soal Damar Mojo yang dianggap muter-muter, karena aturannya seperti itu. Harus tersambung dulu ke SP4N-Lapor Kemenpan RB untuk menilai respon pemerintah daerah terhadap pengaduan masukan dari masyarakat,” tukas Ikfina.
SP4N-Lapor adalah platform digital untuk melayani pengaduan dan aspirasi online yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Soal SPBE dan SAKIP Diantara Penghargaan dan Kritik
Debat yang meruncing antara dua calon petahana juga terjadi pada kesempatan lain. Kal ini giliran Gus Barra yang menekan Ikfina Fahmawati.
Mulanya, Ikfina menyinggung semua yang dipaparkan paslon nomor urut 2 sejatinya sudah ada dan dilakukan oleh Pemkab Mojokerto. Antara lain soal menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
“Kalau bicara transparansi pengambilan kebijakan, itu terkait dengan SPBE yang sudah kita bahas. Kalau mengenai akuntabilitas mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan itu terkait dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Kabupaten Mojokerto itu (nilainya) BB atau 74,01 di tahun 2023,” terangnya.
Selanjutnya, dalam kesempatan menyanggah, Gus Barra tak mau menerima begitu saja penjelasan Ikfina. Putra KH Asep Saifuddin Chalim itu menanggap pemerintah tidak boleh hanya puas dengan pencapaian saat ini, melainkan harus bisa memaksimalkannya lagi.
“Memang SAKIP kita BB dan harus diapresiasi, tapi jangan berpuas diri. Cita-cita kita itu masih ditingkatkan sampai AA,” cetusnya.
Pro Kontra Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto
Debat sengit berikutnya terjadi pada sesi tanya jawab antar paslon, khususnya dua calon petahana. Perdebatan paling panjang selama acara ini adalah terkait perekonomian, khususnya masalah pertumbuhan ekonomi.
Pada kesempatan pertama, giliran Gus Barra yang menanyakan apa program paslon Idola untuk mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto yang merosot, setidaknya dalam kurun 2022 dan 2023. Dalam pertanyaannya, Gus Barra mengutip data BPS tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto sebesar 5,82 persen. Angka tersebut turun menjadi 5,15 pada 2023.
Menjawab pertanyaan tersebut, Cabup Ikfina menjelaskan bahwa ekonomi Kabupaten Mojokerto sesungguhnya tidaklah turun, melainkan terus tumbuh, meski angkanya turun menurut BPS. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dilihat dalam skala lokal, karena hal itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah sekitar, nasional, bahkan global.
Ikfina mengemukakan, data BPS didapatkan berdasar kalkulasi pertumbuhan ekonomi secara general. Jika melihat pertumbuhan ekonomi skala lokal maka harus berkaca pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto sebesar 56 persen.
“PDRB kita 56 persen disumbang industri pengolahan yang besar, sedang maupun kecil. Maka sektor itu yang akan kita perkuat nanti, bagaimana produktifitas meningkat, iklim investasi dan perizinan mudah,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Cabup pasangan Mubarok menganggap jawaban Ikfina kurang mengena pada sasaran pertanyaannya. Ia menegaskan, perlu solusi yang konkret untuk meningkatkan perekonomian di Mojokerto .
“Masa angka-angka data BPS harus dibantah. Sebenarnya yang kita inginkan jawaban konkret bagaimana cara mengangkat kembali ekonomi menurun. Kalau kita pasangan Mubarok sudah memiliki program di semua sektor untuk meningkatkan kembali perekonomian di semua sektor, mulai industri, pertanian, dan perdagangan,” tegasnya.
Menariknya, cabup Ikfina memberikan kesempatan kepada Cawabupnya, Gus Dulloh untuk menyanggah argumen Gus Barra. Menurutnya, angka-angka pertumbuhan ekonomi itu muncul berdasar komponen penunjang dari berbagai sektor.
“Angka itu tidak bisa serta merta bisa kita naikkan. Jadi bagaimana komponen penunjang yang menyumbang pertumbuhan ekonomi paling besar, itu yang harus kita prioritaskan,” papar Gus Dulloh.
Dampak Digitalisasi dan Dump Spending
Tensi debat meningkat ketika Cawabup 02, Muhammad Rizal Octavian strategi paslon Idola dalam mengurangi kebiasaan dump spending di masyarakat. Dump spending adalah perilaku berbelanja secara berlebihan tanpa terukur yang bisa berdampak buruk pada perekonomi keluarga kedepannya.
Paslon Idola menjawab pertanyaan itu dengan kolaborasi yang manis antara cabup dan cawabupnya. Ikfina menerangkan, bahwa dump spending itu dengan tersendiri akan terbatasi oleh kemampuan daya beli masyarakat.
“Jadi semua itu ada ukuran dan batasannya. Berapa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.
Menanggpi jawaban tersebut, Cawabup Muhammad Rizal menegaskan bahwa perilaku dump spending ini sangat marak, terutama di kalangan generasi milenial dan gen z. Mereka banyak memanfaatkan pinjaman online demi mendapatkan uang dengan mudah untuk belanja memenuhi gaya hidup.
“Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk menjaga agar masyarakat tidak terjebak dalam dump spending ini. Antara lain dengan memperkaya literasi soal keuangan, memahami pengeluaran sesuai kemampuan dan kebutuhan serta selektif dalam menggunakan media sosial,” jelas Rizal.
Kali ini, Gus Dulloh yang memberikan respon atas tanggapan paslon Mubarok, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa membatasi orang dalam memanfaatkan digitalisasi dan media sosial. Menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi dan pemahaman terkait etika dalam menggunakan sarana digital dan media sosial.
“Kalau soal dump spending, seperti yang dikatakan Bu Ikfina, itu terkait daya beli, kalau uangnya sudah habis, ya sudah selesai (perilaku belanja berlebihan). Dan jangan lupa bahwa belanja masyarakat ini juga masuk dalam komponen indikator PDRB. Maka kalau kita mencegah dump spending, maka sama saja dengan menghambat PDRB,” ulasnya.
Inovasi Sebagai Solusi Birokrasi dan Pelayanan Publik Efektif dan Efisien
Perdebatan juga terjadi saat paslon saat Cabup Ikfina mempertanyakan inovasi seperti apa yang disiapkan pasangan Mubarok untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Soal itu diajukan Idola karena sejak awal acara debat, Gus barra terus menghembuskan gagasan inovasi dan digitalisasi yang kesannya bisa menyelesaikan segala permasalahan.
Cabup nomor urut 2 ternyata masih memberikan jawaban diplomatis atas pertanyaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa calon kepala daerah harus memiliki ide untuk membangun daerah. Maka, inovasi program adalah gagasan yang ditawarkan pasangan Mubarok.
“Ya sebagai pimpinan kepala daerah, mendorong setiap OPD harus punya inovasi program, sehingga dia bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ditanya program kita sendiri apa, ada kita punya Berkah Desa, Desa Digital Service,” tuturnya. Program tersebut, lanjut Gus Barra, sejalan dengan pemaparannya tadi soal desa yang terdigitalisasi dan terkoneksi sampai tingkat kabupaten (Pemkab).
Cabup petahana Ikfina Fahmawati kemudian menanggapi jawaban Gus Barra dengan penjelasan yang lebih konkret terkait inovasi. Ia menyampaikan, bahwa tujuan terpenting dalam membuat inovasi adalah memudahkan dan melancarkan urusan birokrasi serta pelayanan masyarakat di era digitalisasi.
“Jadi inovasi itu merupakan tuntutan saat ini . Dan tentu saja, saya selama menjabat bupati, sudah melakukan semua itu kepada instansi bawahan, tidak lagi mendorong tapi masuk perjanjian kinerja dari awal menjabat. Di dalamnya sudah include bahwa OPD minimal membuat satu inovasi yang nanti akan mendapat penilaian kinerja atau rapor,” bebernya.
“Salah satu inovasi bagus yang dilakukan oleh OPD adalah aplikasi Tumbas dari Disperindag. Ini sudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari Kemenpan RB,” demikian Ikfina Fahmawati.
Debat publik kedua dipungkasi dengan pernyataan penutup dari paslon Idola dan Mubarok. Secara keseluruhan, acara berlangsung lancar, meski selama jalannya debat diwarnai teriakan pendukung kedua pasangan yang menyemangati kandidat jagoannya. (imo)
