IM.com – Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto mengungkapkan modus operandi tersangka, YF, dalam dugaan kasus korupsi dana kapitasi 27 puskesmas. Dengan cara itu, rekanan Dinas Kesehatan (Dinkes) tersebut menyelewengkan uang negara sebesar Rp 5 miliar.
Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Endang Tirtana, menjelaskan, YF bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran dana kapitasi untuk 27 puskesmas. Tersangka memainkan perannya dengan sejumlah modus untuk menilep uang negara.
“Modusnya itu dia melakukan pemalsuan dokumen dan pembuatan beberapa kontrak,” kata Endang Tirtana di kantor Kejari Kabupaten Mojokerto kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
YF telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto pada Jumat (31/2/2025). Kasus ini terjadi di tahun anggaran 2021-2022.
Menurut Tirta, panggilan Kajari Kabupaten Mojokerto, penetapan tersangka sudah melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim, perbuatan YF menyebabkan kerugian negara.
“Total kerugian anggaran mencapai sekitar Rp 5,2 Miliar. Berdasarkan penghitungan dari perwakilan BPKP Provinsi kerugian negara Rp 5 miliar,” terangnya.
Baca Juga: Korupsi Dana Kapitasi 27 Puskesmas di Kabupaten Mojokerto Rp 5 Miliar, Rekanan Dinkes Jadi Tersangka
Kendati telah menjadi tersangka kasus korupsi senilai Rp 5 mliar, kejaksaan tidak bisa langsung melakukan penahanan terhadap YF. Pasalnya, sejauh ini terdapat beberapa syarat sebagaimana dimaksud Pasal 21 KUHAP yang belum dilengkapi .
“Saat ini tersangka belum kami tahan, tentunya penahanan tersangka berdasarkan situasi dan kondisi,” ujar Kajari Kabupaten Mojokerto.
Selain itu, pihaknya juga masih merahasiakan beberapa hal yang menurutnya belum tepat waktu untuk diketahui oleh publik, termasuk baground tersangka. Sebab, saat ini perkara masih dalam tahap penyidikan dan tersangka juga belum menjalani pemeriksaan.
“Insya Allah dalam Minggu ini akan kita periksa nanti seperti apa. Semoga kita bisa kebut berkas perkara, agar segera bisa P21 untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri,” tandasnya.
Dalam kasus ini, perbuatan YF, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejari Kabupaten Mojokerto mulai mengusut kasus dugaan korupsi tersebut pada, Agustus 2023. Penyidik Pidana Khusus memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, mulai dari pimpinan Puskesmas hingga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyelewengan dana kapitasi di 27 puskesmas se-Kabupaten Mojokerto. Penyidik menggandeng BPKP Jatim untuk melakukan audit kerugian negara. (sis/imo)
