Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menyampaikan isu strategis pembangunan yang menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2026 dalam Musrenbang di Pendopo Pemkab Mojokerto, Kamis (27/3/2025).

IM.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto merumuskan 118 isu pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Perumusan strategi tersebut untuk mewujudkan misi percepatan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan baru yang berkelanjutan.

Pemkab Mojokerto menyusun rancangan RKPD Kabupaten Mojokerto 2026 berdasar sejumlah 5 poin utama. Yakni Permasalahan dan isu strategis, Arah kebijakan per tahapan pembangunan RPJPD 2025-2045. Kemudian, Tujuan dan sasaran pembangunan Ranwal RJMD, Rancangan tema dan prioritas pembangunan tahun 2026 serta Tindak lanjut pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Baca Juga: Pokir DPRD Kabupaten Mojokerto Atas RKPD Tahun 2026 Jawab 4 Tantangan Pembangunan

Baca Juga :

Adapun 118 isu strategis pembangunan dirumuskan dari 31 permasalahan sektoral sebagai dasar penyusunan RKPD 2026 sebagai berikut:

  1. URUSAN PENDIDIKAN
  • Masih terdapatnya anak putus sekolah
  • Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan
  • Ketersediaan guru yang kurang merata
  • Minimnya sarana prasarana pembelajaran TI di sekolah
  1. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  • Minimnya penanganan RTLH (rumah tidak layak huni)
  • Kurangnya pemeliharaan PSU perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah
  • Minimnya penanganan kawasan permukiman kumuh
  1. URUSAN PERHUBUNGAN
  • Perlunya penambahan titik lokasi ATCS dalam rangka mendukung smart city
  • Belum terpenuhinya sarana dan prasarana angkutan jalan, fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan
  1. URUSAN PANGAN
  • Belum optimalnya ketersediaan dan diversifikasi pangan daerah
  • Fluktuasi harga pangan masih tinggi
  1. URUSAN KESEHATAN
  • Angka kematian Ibu dan neonatal tinggi
  • Masih belum optimalnya pengembangan sistem informasi kesehatan
  • Masih tingginya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang
  • Masih tingginya angka stunting
  • Peningkatan penyebaran penyakit menular seperti TB, Malaria, dan Dengue
  • Tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker
  • Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat
  • Meningkatnya perokok aktif
  • Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil
  • Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan)
  • Belum optimalnya pemantauan kualitas air secara rutin untuk mencapai target akses air minum aman
  1. URUSAN SOSIAL
  • Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang
  • Masih adanya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tidak terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
  • Terbatasnya penyediaan aksesbilitas pelayanan PPKS
  1. URUSAN PERIKANAN
  • Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan
  • Belum optimalnya ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan harga terjangkau dan berkualitas
  1. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
  • Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup
  • Meningkatnya pencemaran air, udara, tanah, dan polusi perairan
  • Rendahnya jumlah timbunan sampah yang didaur ulang
  • Pengelolaan TPS3R yang belum optimal
  • Pengelolaan TPA yang belum optimal
  • Rendahnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan
  • Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan dan pengelolaan sampah
  1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa
  • Belum tertibnya Administrasi Pengelolaan Aset Desa
  1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • Belum optimalnya integrasi data dan informasi perangkat daerah yang memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  • Belum optimalnya layanan komunikas public yang mengimplementasikan stratgei komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah
  • Belum optimalnya keamanan teknologi informasi
  • Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
  1. URUSAN KOPERASI DAN UMKM
  • Kurangnya peluang produk UMKM untuk masuk dalam rantai pasok perdagangan baik skala lokal regional maupun global
  • Kurang optimalnya jaringan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha menengah dan besar
  • Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru
  • Masih rendahnya kesadaran/minat masyarakat berkoperasi dan pengembangan/diversifikasi usaha pada koperasi umum
  1. URUSAN PENANAMAN MODAL
  • Belum optimalnya peningkatan iklim investasi dan usaha
  • Belum tersedianya RDTR pada setiap kecamatan
  1. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. ASPEK AIR MINUM

  • Akses layak air minum belum mencapal 100 persen
  • Akses layak perpipaan PDAM dan non PDAM belum 30 persen
  • Terdapat idle capasity yang masih bisa dimanfaatkan
  • Terdapat daerah rawan air yang kebutuhan air munumnya harus segera dipenuhi

b. ASPEK PERSAMPAHAN

  • Masih ada 58,5% sampah belum terkelola
  • Belum meratanya TPS3R dan bank sampah kelurahan/desa
  • Banyaknya infrastruktur persampahan (TPS3R dan TPST) yang belum beroperasi
  • Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
  • Perlunya pengembangan dan/atau pembangunan TPA baru

ASPEK LIMBAH DOMESTIK

  • Masih terdapat akses belum layak 0,5 persen
  • Akses aman masih 0,03 persen
  • Terdapat MCK kombinasi + IPAL belum berfungsi optimal
  • Belum tersedianya regulasi yang mengatur Air Limbah Domestik
  • Belum terbentuknya UPTD air limbah domestik
  • Belum optimalnya dukungan dari pemerintah desa terkait sanitasi

d. ASPEK IRIGASI

  • Tingginya kebutuhan pembangunan irigasi primer dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan
  • Tingginya Kebutuhan embung ar mendukung pertanian di desa
  1. URUSAN TRATIBUMLINMAS
  • Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat
  • Kurangnya jumlah anggota TRC yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan bencana
  • Kurang kuatnya kelembagaan melalui DESTANA (Desa Tanggung Bencana) untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai bentuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
  • Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya
  • Belum terwujudnya penegakan peraturan daerah secara optimal
  1. URUSAN TENAGA KERJA
  • Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
  • Tingginya risiko Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto
  • Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  1. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun
  • Kurangnya kebijakan mengenai responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan
  • Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal
  • Meningkatnya angka pernikahan anak
  1. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  • Unmet Need masih tinggi
  • Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi
  1. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  • Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan
  • Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan
  1. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  • Belum optimalnya pembinaan pemuda dalam pengembangan prestasi pemuda
  • Kurangnya peran aktif organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan
  • Kurangnya minat pemuda untuk berwirusaha
  • Belum optimalnya pembinaan atlet dalam pengembangan prestasi olahraga
  • Kualitas dan kuantitas atlet dan pelatih olahraga belum memenuhi standar
  1. URUSAN KEBUDAYAAN
  • Belum optimalnya penyelenggaraan event seni/budaya baik ditingkat daerah maupun luar daerah
  • Kurangnya pengenalan dan pemberdayaan seni/budaya daerah dikalangan pelajar
  • Kurangnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya
  • Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representatif
  • Pelestarian Benda Cagar Budaya masih lemah, masih banyak kekayaan budaya berupa benda cagar budaya yang dimiliki perorangan
  • Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pertumbuhan & perkembangan kebudayaan
  1. URUSAN PARIWISATA
  • Belum optimalnya kunjungan wisatawan
  • Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah
  1. URUSAN PERPUSTAKAAN
  • Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
  • Masih rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Mojokerto
  1. URUSAN KEARSIPAN
  • Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis di lembaga pencipta arsip, perangkat daerah kabupaten
  • Masih adanya arsip inaktif yang tersimpan di lembaga kearsipan tetapi belum memiliki daftar akses arsip
  • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatn data teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan arsip
  1. URUSAN PERTANIAN
  • Produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rentan dengan perubahan iklim sebagai dampak adanya pemanasan global
  1. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  • Masih banyaknya alat UTTP yang belum di tera/tera ulang
  • Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTPnya
  1. URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

a. BAG ADM PEMERINTAHAN

  • Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa
  • Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga

b. BAG ORGANISASI

  • Penyusunan Anjab dan ABK belum optimal karena masih dinamisnya perubahan peraturan perundangan_x0002_undangan terkait Anjab dan ABK dari beragam Instansi Pembina Jabatan

c. BAG PENGADAAN BARANG DAN JASA

  • Belum optimalnya kuantitas jabatan fungsional pejabat pengadaan barang dan jasa

d. BAG KESEJAHTERAAN RAKYAT

  • Kurangnya pemahaman pengelola lembaga keagamaan tentang tata cara untuk mendapat Bantuan Hibah dari APBD
  1. URUSAN KECAMATAN
  • Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan yang ada di kecamatan
  1. URUSAN PENGAWASAN
  • Belum optimalnya kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang terhadap ketentuan
  • Belum optimalnya Penguatan Maturitas SPIP di masing-masing Perangkat Daerah
  1. URUSAN PERENCANAAN
  • Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi
  • Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah
  • Belum optimalnya sinergi pelaksanaan program kegiatan di perangkat daerah
  • Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan
  • Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan inovasi daerah
  1. URUSAN KEUANGAN
  • Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak secara tepat waktu
  • Masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang harus terus ditingkatkan
  1. URUSAN KEPEGAWAIAN
  • Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian
  • Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan. (imo)
27

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini