IM.com – Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto Jawa Timur mendengarkan penyampaian Bupati Mojokerto Dr. Muhammadi Al Barraa. LC. M.Hum tentang Nota Penjelasan atas Raperda Perubahan APBD TA. 2025 dilaksanakan di Gedung Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan RA. Basoeni 35 Sooko Kabupaten Mojokerto, Jum’at (18/7-2025) siang.
Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 telah melakukan penyesuaian anggaran daerah (APBD) tahun 2025. Perubahan ini didorong beberapa faktor, termasuk pelemahan nilai tukar mata uang sebagian negara berkembang dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Dalam penyampaiannya, Bupati Al Barra menyebutkan prioritas pembangunan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto memfokuskan pada empat area utama untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.
Yakni :1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Mewujudkan SDM yang Tangguh, Cerdas, Terampil, Produktif, dan Berkarakter. 3. Membangun Kemandirian Ekonomi pada semua tingkatan, koperasi, usaha mikro, dan BUMDes yang berbasis masyarakat. 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor.
Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menunjang prioritas tersebut di fokuskan pada:
Sisi Penerimaan:
Melakukan identifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan mengembangkannya secara maksimal melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Mojokerto.
Sisi Belanja:
Meningkatkan kualitas belanja melalui pengendalian yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta efektif mendukung program-program prioritas.
Proyeksi Anggaran Perubahan APBD 2025 Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2.753.976.624.273, mengalami kenaikan sebesar Rp17.959.358.993 dibandingkan APBD Induk 2025 (Rp2.736.017.265.280). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rincian Pendapatan Daerah:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sebesar Rp853.481.102.773, naik sebesar Rp29.763.876.993 dari APBD Induk 2025 (Rp823.717.225.780).
Pajak Daerah: Rp513.850.000.000 (naik Rp9.468.684.937)
Retribusi Daerah: Rp315.531.610.392 (naik Rp11.145.422.049)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp12.038.409.877 (naik Rp423.187.503)
Lain-lain PAD yang Sah: Rp12.061.082.504 (naik Rp8.726.582.504)
Pendapatan Transfer: Sebesar Rp1.900.495.521.500, mengalami penurunan sebesar Rp11.804.518.000 dibandingkan APBD Induk 2025 (Rp1.912.300.039.500).
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Rp1.770.597.381.000 (turun Rp16.351.718.000)
Pendapatan Transfer Antar Daerah: Rp129.898.140.500 (naik Rp4.547.200.000)
Belanja Daerah
Belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.966.098.300.812, mengalami kenaikan sebesar Rp155.178.506.532 dibandingkan APBD Induk 2025 (Rp2.810.919.794.280).
Defisit Anggaran
Alokasi belanja yang lebih besar dari target pendapatan daerah menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp212.121.676.539.
Pembiayaan Defisit
Defisit anggaran ini akan ditutup dari Pembiayaan Netto sebesar Rp212.121.676.539, yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.
Penyampaian ini merupakan pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, rancangan ini akan dibahas dan dikaji lebih lanjut dewan untuk memastikan APBD Perubahan lebih realistis, sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, serta pandangan dewan. (uyo)
