IM.com — Suasana halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dipenuhi ribuan pegawai yang hadir dalam momen bersejarah, penyerahan Petikan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025.
Sebanyak 2.975 pegawai resmi diangkat, menandai langkah strategis penyelesaian penataan tenaga non-ASN di Kabupaten Mojokerto.
Penyerahan keputusan dilakukan langsung Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, dan turut disaksikan jajaran pejabat daerah pada Senin (08/12-2025). pagi.
Acara diawali laporan pelaksanaan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo, yang menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu berlandaskan UU ASN 2023 serta KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.
”Penyerahan petikan keputusan ini memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian, menjadi titik awal hubungan perjanjian kerja, sekaligus dasar bagi PPPK Paruh Waktu dalam menjalankan tugas di unit kerja masing-masing,” jelas Amat.
Jumlah pegawai yang diangkat terdiri atas 598 tenaga guru, 485 tenaga kesehatan, dan 1.892 tenaga teknis. Seluruh dokumen perjanjian kerja, keputusan pengangkatan, hingga SPMT telah ditandatangani secara elektronik sebagai bagian dari percepatan digitalisasi manajemen ASN.
”Setelah penyerahan simbolis oleh Bupati, semua dokumen dapat diunduh melalui aplikasi Segaran menggunakan akun masing-masing,” tambahnya.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan solusi atas penataan pegawai non-ASN yang selama ini menjadi tantangan.
”Ini adalah langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN yang telah lama kita hadapi. Alhamdulillah, dari total usulan 2.982 formasi, 2.975 dinyatakan memenuhi syarat dan disetujui BKN tanpa kendala,” ungkapnya.
Dengan tuntasnya penyerahan petikan keputusan ini, seluruh PPPK Paruh Waktu dijadwalkan mulai bertugas pada awal 2026. Kehadiran ribuan tenaga baru ini diharapkan memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi teknis di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. (kim)
