inilahmojokerto.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmen terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui pengesahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 PT BPR Majatama Perseroda.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di RM Pangestu, Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (24/12/2025) siang.
Bupati Al Barra menyatakan, pelaksanaan RUPSLB merupakan bagian penting dari penerapan prinsip good corporate governance BUMD, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Sebagai kuasa pemilik modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto, RUPS ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Al Barra mengapresiasi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Majatama Perseroda atas penyusunan RBB 2026 yang dinilai komprehensif, realistis, dan terukur.
Rencana bisnis tersebut disusun dengan mempertimbangkan kinerja historis bank, kondisi perekonomian, dinamika industri perbankan, serta prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Menurutnya, RBB 2026 memiliki signifikansi strategis bagi pemerintah daerah karena memuat arah kebijakan, komitmen kinerja, dan ukuran akuntabilitas pengurus bank dalam satu tahun ke depan.
“Secara substansi, RBB ini menunjukkan arah kebijakan yang berorientasi pada penguatan fundamental bank,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendukung fokus strategi PT BPR Majatama Perseroda, antara lain penguatan penyaluran kredit, layanan payroll ASN, PPPK, dan perangkat desa, pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah dan desa, serta pembiayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
Dari sisi kinerja keuangan, target pertumbuhan aset, kredit, dana pihak ketiga, dan laba dinilai berada dalam koridor yang sehat. Rasio permodalan yang kuat, profitabilitas yang terjaga, serta target penurunan kredit bermasalah mencerminkan keseriusan manajemen dalam menjaga kualitas pertumbuhan.
Namun demikian, bupati mengingatkan agar tingginya rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun menjadi perhatian bersama. Ia mendorong optimalisasi penghimpunan dana murah melalui pengelolaan rekening pemerintah daerah dan desa guna memperkuat likuiditas bank secara berkelanjutan.
Terkait penguatan permodalan, rencana penyertaan modal melalui skema inbreng tanah dan bangunan kantor pusat dinilai sebagai langkah strategis yang mampu meningkatkan struktur permodalan sekaligus kapasitas operasional bank.
Dalam aspek tata kelola, bupati menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko, kualitas SDM, penerapan standar akuntansi yang baik, pembentukan CKPN yang prudent, serta pengembangan teknologi dan digitalisasi layanan secara konsisten.
Ia juga menegaskan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang objektif dan independen.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Majatama Perseroda, Tri Hardianto, menyampaikan bahwa RBB 2026 telah disusun sesuai POJK Nomor 15/POJK.03/2021 dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2025. RBB ini mencakup target rasio keuangan, pengembangan SDM, serta inovasi produk dan layanan perbankan.
Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham yang mewakili 100 persen kepemilikan saham menyatakan persetujuan penuh terhadap RBB 2026 dan memberikan mandat kepada Direksi untuk melaksanakannya secara profesional.
Dengan pengesahan ini, PT BPR Majatama Perseroda diharapkan terus berkontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. (kim/wid)
