inilahmojokerto.com — Komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjamin hak kesehatan warganya kembali mendapat pengakuan nasional.
Pemkot Mojokerto meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Utama, yang diserahkan langsung oleh Direktur BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan ini menegaskan bahwa layanan kesehatan di Kota Mojokerto semakin mudah diakses, merata, dan berkelanjutan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dengan cakupan kepesertaan yang hampir menyeluruh, warga kini tidak lagi dihadapkan pada persoalan biaya ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Keberhasilan ini bukanlah capaian sesaat.
Sejak pertama kali meraih predikat UHC pada 2017, Pemkot Mojokerto secara konsisten menjaga tingkat kepesertaan dan keaktifan peserta JKN agar tetap berada di atas standar nasional.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyebut penghargaan UHC sebagai bukti konkret kehadiran pemerintah dalam melindungi hak dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
“Penghargaan ini adalah komitmen kami untuk memastikan seluruh warga Kota Mojokerto, tanpa terkecuali, mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas,” ujar Ika.
Penghargaan UHC sendiri diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi sejumlah indikator utama, di antaranya cakupan kepesertaan JKN yang hampir menyeluruh serta tingkat keaktifan peserta yang terjaga secara berkelanjutan.
Dengan capaian tersebut, masyarakat Kota Mojokerto dapat mengakses layanan kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan tanpa rasa khawatir terhadap pembiayaan pengobatan.
Ke depan, Pemkot Mojokerto menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan serta fasilitas layanan kesehatan agar pelaksanaan program JKN berjalan optimal dan berkesinambungan.
“Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat tidak hanya terjamin secara administratif tetapi juga merasa aman dan nyaman saat berobat,” tambah Ika.
Ia berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. (kim)
