inilahmojokerto.com – Pemerintah telah memutuskan mengimpor 35.000 unit mobil pickup dari India untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai tulang punggung distribusi barang di pedesaan.
Armada tersebut akan diproduksi oleh Mahindra & Mahindra Ltd. dan dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memperlancar pengambilan hasil pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat.
Pengiriman dijadwalkan sepanjang tahun 2026.
CEO Automotive Division Mahindra, Nalinikanth Gollagunta, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat logistik pedesaan.
“Dengan Scorpio Pik Ups, kami memperkuat tulang punggung logistik yang menghubungkan petani ke pasar dengan lebih efisien. Kendaraan kami dirancang untuk beroperasi di kondisi berat sambil tetap menjaga biaya operasional minimum,” ujarnya.
Menurut Gollagunta, volume impor ini bahkan setara dengan total ekspor produk Mahindra pada tahun fiskal sebelumnya.
Kebijakan ini bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembentukan koperasi aktif sebagai pusat distribusi dan layanan ekonomi lokal.
Pickup menjadi aspek penting untuk memangkas panjangnya rantai pasok, yang selama ini sering menaikkan biaya distribusi bagi pelaku usaha kecil di desa.
Mahindra Scorpio Pik Up yang datang termasuk varian mesin 2,2-liter turbo diesel dengan tenaga 138 hp dan torsi 320 Nm, dipadu transmisi manual 6-percepatan serta opsi penggerak 4×2 dan 4×4.
Fitur dasarnya meliputi sistem lampu proyektor dengan DRL, AC manual, dual airbag, dan sistem musik dua-DIN untuk menunjang kerja berat di berbagai kondisi jalan.
Pada peluncuran awal di Indonesia, model ini pernah dipasarkan oleh distributor dengan harga mulai dari sekitar Rp 278 juta untuk varian single cabin dan Rp 318 juta untuk double cabin, menjadikannya relatif lebih terjangkau dibandingkan saingannya di segmen niaga ringan.
Namun, kebijakan impor besar ini menimbulkan beragam respons. Beberapa legislator mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap risiko fiskal dan memastikan bahwa tata kelola koperasi berjalan profesional.
Mereka juga mempertanyakan peluang industri otomotif dalam negeri dalam pengadaan skala besar seperti ini, yang berpotensi melemahkan keterlibatan pabrikan lokal.
Meski demikian, pemerintah berargumen bahwa tambahan armada pickup adalah investasi infrastruktur dasar untuk mempercepat efisiensi distribusi barang dari sentra produksi ke pasar, terutama di daerah terpencil.
Keberhasilan kebijakan ini, kata pemerintah, akan sangat bergantung pada manajemen koperasi, transparansi pembiayaan, dan efektivitas penyaluran di lapangan. (kim)
